EFEKTIFITAS RENCANA TUNTUTAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN TAHUN 2014

JAENUDIN, S.H., JAENUDIN, S.H. (2014) EFEKTIFITAS RENCANA TUNTUTAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN TAHUN 2014. Masters thesis, Universitas Andalas.

Text 213.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (693kB)

Abstract

Dalam melaksanakan tugas penuntutan, jaksa penuntut umum sebelum membacakan tuntutan di pengadilan, biasanya di internal Kejaksaan, jaksa penuntut umum mengajukan terlebih dahulu rencana atas tuntutan itu kepada atasannya secara berjenjang untuk perkara tertentu dan kriteria perkara tertentu yang biasa disingkat dengan rentut. Implikasi dari pemberlakuan kebijakan rencana tuntutan berjenjang ini akan dapat memperlambat proses persidangan sehingga merugikan kepentingan terdakwa, rentut menciptakan suatu celah intervensi pimpinan terhadap tuntutan jaksa, jaksa menjadi tidak mandiri dan penyalahgunaan rentut dengan cara melakukan rentut ganda dimana terdapat dua rentut yang berbeda untuk satu perkara yang sedang dalam proses persidangan, sehingga penanganan dan penyelesaian perkara pidana di pengadilan seringkali berakibat menimbulkan rasa tidak puas dan keresahan di masyarakat. Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah persepsi jaksa terhadap pelaksanaan rencana tuntutan dalam tugas penuntutan dapat meminimalisir disparitas tuntutan perkara tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (2) Apakah rencana tuntutan dapat dijadikan alat pengendalian penanganan perkara untuk mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan aparat Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (3) Apakah pelaksanaan rencana tuntutan masih urgen dan relevan dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dikaitkan dengan independensi Jaksa dalam penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan di maksud. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (socio legal research) yaitu melihat fakta-fakta yang berkaitan dengan urgensi rencana tuntutan penanganan perkara tindak pidana dalam penegakan hukum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, studi dokumen dan observasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan rencana tuntutan dalam tugas penuntutan dapat meminimalisir disparitas tuntutan perkara tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, rencana tuntutan dapat dijadikan alat pengendalian penanganan perkara untuk mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan aparat Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sehingga urgensi rencana tuntutan masih relevan dan efektiv dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dikaitkan dengan independensi jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Actions (login required)

View Item