PENYUSANAN LAPORAN PENATAUSAHAAN PENGELUARAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

RISA, DWIANA ASMI (2016) PENYUSANAN LAPORAN PENATAUSAHAAN PENGELUARAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (187kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (121kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (121kB) | Preview
	Text (TA FULL) TA FULLL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pemberian otonomi kepada daerah memberikan kewenangan yang luas dan hak kepada daerah untuk mendapatkan sumber-sumber penerimaan,baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.Penerimaan itu dalam bentuk dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan lainnya,seperti yang yang berasal dari dalam daerah sendiri berupa pendapatan asli daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan ini harus dikelola dengan baik oleh daerah untuk selanjutnya dipertanggung jawabkan kepada publik.Sebagai suatu bukti transparansi pemerintah kepada masyarakat. Pengelololaan keuangan daerah sangat mempengaruhi pelaksanaan fungsipemerintah. Pengelolaan keungan daerah dimulai dari perencanaan,pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan,pertanggung jawaban dan pengawasan. Untuk dapat mewujudkan berhasilnya pelaksanaan program pemerintahan ini, adanya penatausahaan keuangan yang baik dan teratur merupakan suatu syarat yang sangat penting.Tata usaha keuangan yang baik dan teratur akan memungkinkan pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan dari penguasaan dan pengurusan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Mentri Dalam Negri No. 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekuasaan Daerah disebut Tentang Penatausahaan Keuangan Daerah. Penatausahaan daerah digunakan dalam rangka memperlancar tercapainya tugas pada setiap Satuan Perangkat Daerah (SKPD). Penatausahaan terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran.Kota Padang seperti halnya dengan daerah-daerah lain senantiasa mengarah pada perbaikan pola penatausahaan keuangan daerah guna meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dan meningkatkan rasa tanggung jawab atas pekerjaan yang diamanahkan. Belanja daerah adalah bagian dari keuangan daerah dan berada dalam ruang lingkup pengeluaran daerah. Denagn demikian maka penatausahaan belanja daerah juga merupakan bagian dari penatausahaan keuangan daerah. Maka dengan diperlukannya penatausahaan belanja akhirnya penulis ingin mengetahui tentang tata cara atau proses dari penatausahaan keungan itu sendiri khususnya penatausahaan belanja.Berdasarkan hal berikut dapat diangkat judul menarik yaitu “ Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kota Padang” Dengan diangkatnya tema ini, diharapkan adanya kerjasama yang terjalin antara penulis dan pihak-pihak yang terkait di Dinas Pendidikan Kota Padang dalam pembuatan laporan magang ini.Sehingga penulis nantinya dapat memahami dan mengawasi tentang penatausahaan keuangan daaerah pada SKPD yang berada di Kota Padang.

Actions (login required)

View Item