PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISHUBKOMINFO) DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH (UPTD) TERMINAL DAN PARKIR SIMPANG AUR BUKITTINGGI

Ariefa, Yunanda (2016) PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISHUBKOMINFO) DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH (UPTD) TERMINAL DAN PARKIR SIMPANG AUR BUKITTINGGI. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (abstrak) Abstrak.pdf - Published Version Download (191kB) | Preview
Preview	Text (bab 1) BAB 1.pdf - Published Version Download (268kB) | Preview
Preview	Text (bab iv) BAB IV.pdf - Published Version Download (123kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (307kB) | Preview
	Text (full skripsi) Untitled pustaka.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tidak terkecuali Kota Bukittinggi sebagai salah satu daerah otonom yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Salah satu alternatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Bukittingi melalui penerimaan retribusi terminal. Kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi menjadi sangat penting mengingat retribusi menjadi sumber penerimaan langsung bagi daerah. Karena kenyataan menunjukan bahwa retribusi daerah masih menghadapi berbagai masalah, termasuk permasalahan pemungutan retribusi terminal oleh petugas Dishubkominfo, seperti terminal bayangan, pihak PO yang tidak masuk terminal, sampai sempitnya ruang gerak penindakan wewenang dari Dinas Perhubungan dengan keluarnya undang-undang lalu lintas angkutan jalan nomor 22 tahun 2009. Penulis merumuskan 2 masalah, 1) Pelaksanaan pemungutan retribusi terminal oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika(Dishubkominfo) di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Terminal dan Parkir Simpang Aur Bukittinggi, 2) Kendala dalam pemungutan retribusi terminal oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika(Dishubkominfo)di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah(UPTD) Terminal dan Parkir Simpang Aur Bukittinggi sebagai sarana Pendapatan Asli Daerah. Dalam merumuskan masalah tersebut penulis menggunakan metode yaitu yuridis empiris terkait pengumpulan data dan wawancara dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi dan pembayar retribusi terminal. Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis teliti sistem pemungutan retribusi terminal di UPTD Terminal dan Parkir Simpang Aur Bukittinggi dilakukan dengan sistem Official Assesment System. Retribusi terminal di Kota Bukittinggi mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal Pemungutan retribusi terminal tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan target yang tidak tercapai sehingga mengakibatkan kurangnya pemasukan ke kas daerah Kota Bukittinggi, artinya pemungutan retribusi terminal terhambat dan menemui kendala secara yuridis dan non yuridis.

Actions (login required)

View Item