PRAMADWIPA, SUYANDA (2016) KONSEKUENSI PERDAMAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Kasus Perkara Polisi No. Pol : LP/199/XI/2013/Lantas Polres Pasaman). Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.
|
Text (abstrak)
ABSTRAK, watermark.pdf - Published Version Download (112kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf - Published Version Download (901kB) | Preview |
|
|
Text (BAB AKHIR)
BAB IV.pdf - Published Version Download (861kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR KEPUSTAKAAN)
DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (145kB) | Preview |
|
Text (skripsi full)
Skripsi full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Indonesia pada saat sekarang ini sangat banyak terjadi apalagi kasus tersebut tidak diproses hingga tuntas, tidak terkecuali di daerah Sumatera Barat, khususnya di daerah Pasaman, sebagaimana kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia yang penulis dapatkan dari suatu perkara polisi No. Pol : LP/199/XI/2013/Lantas, dimana kasus ini dihentikan penyidikannya setelah adanya surat perdamaian antara pihak korban dan pelaku. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain harus dilakukan proses hukum menurut aturan yang berlaku, khususnya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Untuk melihat mengenai penyelesaian kasus tersebut dikemukakan beberapa permasalahan yaitu : a) Apakah proses perdamaian dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan teori restorative justice? b) Apakah konsekuensi yang ditimbulkan oleh perdamaian tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?. Metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam skripsi ini adalah sosiologis yuridis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa proses perdamaian antara kedua belah pihak diatas sudah dapat mencerminkan keadilan yang seharusnya dilakukan dalam sebuah proses perdamaian yang didasarkan pada pendekatan keadilan restorative yang pada umumnya merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadan semula dan bukan pembalasan. Perdamaian yang dijadikan dasar dalam menghentikan penyidikan berdasarkan kewenangan diskresi berdasarkan Surat Kapolri Nopol B/3022/XII/2009/Sdeops pada tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan perkara melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) tidak dapat dibenarkan, karena apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Pasal 7 ayat 1 yang menggolongkan kecelakaan ini kedalam kecelakaan berat karena korban meninggal dunia dan pada Pasal 65 yang menjelaskan bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas berat, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara biasa. Seharusnya penyidik tidak menjadikan perdamaian sebagai dasar untuk menghentikan penyidikan serta harus lebih menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku agar semakin tercapainya suatu keadilan.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 26 Sep 2016 03:36 |
Last Modified: | 26 Sep 2016 03:36 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/16639 |
Actions (login required)
View Item |