DAMPAK AUDIT KINERJA BAGI PEGAWAI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG (DISBUDPAR)

AGUS, PRASTIYO (2016) DAMPAK AUDIT KINERJA BAGI PEGAWAI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG (DISBUDPAR). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (BAB I) BAB I (Pendahuluan).pdf Download (254kB) | Preview
Preview	Text (BAB V Penutup) BAB V (Kesimpulan).pdf - Published Version Download (234kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (205kB) | Preview
	Text (Full Text) Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien, maka dibutuhkan kinerja prima dari penyelenggara pelayanan publik. Organisasi sektor publik merupakan penyedia barang publik (public goods). Barang publik adalah barang yang memiliki dua karakteristik. Pertama, barang publik adalah komoditas yang keberadaannya tidak melalui persaingan antar-penyedia (non-rivalry), sebagaimana barang privat diperjualbelikan di pasar yang penuh persaingan antar produsennya. Kedua tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian bagi penggunanya (non-excludability) sehingga masyarakat dapat menggunakannya (Nordiawan dan Hertianti, 2010). Salah satu jenis organisasi sektor publik adalah pemerintah. Pemerintah sebagai organisasi sektor publik pun tidak luput dari tudingan tersebut. Buruknya kinerja pemerintah di Indonesia menimbulkan banyak kritik dari masyarakat. Banyak faktor mengapa pemerintahan di Indonesia memiliki kinerja yang buruk, salah satunya adalah kurangnya sikap transparan dari penyelenggara pemerintahan. Pada hakekatnya organisasi sektor publik pemerintah merupakan roda pemerintahan yang berasal dari masyarakat. Masyarakat sudah memberikan kepercayaan kepada penyelenggara pemerintahan, oleh sebab itu harus diimbangi dengan pemerintahan yang baik ( good governance ). Pemerintahan yang baik harus menunjukkan sikap transparan, dengan kata lain harus membuka pintu yang seluas-luasnya kpada masyarakat agar ikut berperan serta atau berpartisipasi aktif dalam jalannya sebuah negara. Dengan sikap transparan masyarakat dapat mengetahui apakah berbagai program telah tercapai dan apakah program-program sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomi, dengan cara efisien dan dengan hasil yang efektif, atau dikenal dengan istilah spend well, spend less, spend wisely.

Actions (login required)

View Item