PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK PENGENDALIAN BANJIR BATANG ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

EGIA, TRISNA (2015) PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK PENGENDALIAN BANJIR BATANG ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (Skripsi Full Text) 201509211002st_skripsi egia trisna.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (416kB)

Abstract

Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas. Oleh karena itu satu - satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang telah di kuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun hak-hak lainnya menurut UUPA. Permasalahan yang akan menjadi objek penelitian diantaranya : (1) Proses pengadaan tanah untuk pembangunan proyek pengendalian banjir dan kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan proyek pengendalian banjir Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman dan upaya penyelesaiannya, (2) Proses penentuan bentuk dan besar ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan proyek pengendalian banjir Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, (3) Proses pemberian atau penyerahan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan proyek pengendalian banjir Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, (4). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini bersifat yuridis empiris, jenis data yang digunakan yaitu : data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan data skunder, sumber data skunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tesier. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan: Kesatu, Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan proyek pengendalian banjir Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tagun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta ketentuan – ketentuan lain yang menyangkut pengadaan tanah. Kedua, proses penentuan bentuk dan besar ganti kerugian dilakukan dengan musyawarah antara instansi yang memerlukan tanah yaitu Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan pemegang hak atas tanah sehingga mencapai kesepakatan, maka pembayaran ganti kerugian dibayar oleh Panitia Pengadaan Tanah dengan uang yang diberikan dalam bentuk buku tabungan yang langsung bisa dicairkan melalui Bank BRI Britama Cabang 0321 Pariaman. Yang kemudian dituangkan dalam berita acara oleh Panitia Pengadaan Tanah.

Actions (login required)

View Item