EFEKTIVITAS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN DI KOTA PADANG

Wisnu, Kumala (2015) EFEKTIVITAS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Universitas Andalas) 201509111148th_wisnu kumala 1110112016.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 45 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan dengan jalur ligitasi (pengadilan) atau pun melalui jalur non ligitasi (diluar pengadilan). Lembaga yang diberi amanah oleh UUPK untuk menyelesaikan sengketa diluar persidangan tersebut adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Padang sejak awak didirikan (2006) hingga saat ini (2015) BPSK Kota Padang telah menerima sejumlah laporan mengenai kasus sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha di Kota Padang. Tentunya dengan masuknya kasus tersebut diharapkan BPSK mampu menyelesaikan sengketa konsumen di Kota Padang. Untuk itu agar mengetahui efektif atau tidaknya BPSK kota Padang saya tertarik melakukan penelitian terhadap efektivitas BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Kota Padang. Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana efektivitas BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Kota Padang, serta kendala apa yang dihadapi BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Kota Padang. Skripsi ini ditulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK dapat dikatakan efektif dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Kota Padang. Hal ini dfapat dilihat dari prestasi yang pernah diraih oleh BPSK Kota Padang. Salah satunya tahun 2012 pada tahun 2013 dan 2014 pun BPSK KOta Padang masih dapat dikatakan efektif. Karena dari sekian banyak kasus yang diselesaikan oleh BPSK Kota Padang yang diajukan keberatan ke Pengadilan hanyalah sebanyak 12 kasus dari 177 kasus. Hal itu menunjukkan bahwa putusan BPSK Kota Padang tepat dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Kota Padang sehingga dapat diterima para pihak yang bersengketa. Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta koordinasi dengan pihak luar yaitu (Kejaksaan dan Kepolisian).Maka untuk mendukung kinerja BPSK agar lebih baik lagi perlunya peran serta semua pihak terutama pemerintah sebagai pemegang kebijakan.

Actions (login required)

View Item