KOORDINASI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEHUTANAN DENGAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) DI WILAYAH HUKUM PASAMAN

Rido, Prasetia (2015) KOORDINASI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEHUTANAN DENGAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) DI WILAYAH HUKUM PASAMAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Universitas Andalas) 201509101057th_skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana penebangan liar (illegal logging)di Kabupaten Pasaman semakin meningkat dan telah mengakibatkan kerugian besar terhadap negara. Karena itu dilakukan pencegahan dan pemberantasan agar tindak pidana tersebut tidak semakin marak lagi. Dalam mengatasi tindakan penebangan liar ini PPNS Penyidik Kehutanan dan Polri diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dimana kedua instansi ini mempunyai tugas dan wewenang yang sama. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana koordinasi penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dengan penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana penebangan liar (illegal logging) di wilayah hukum Pasaman. Kedua apa saja kendala yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana penebangan liar (illegal logging) di wilayah hukum Pasaman. Ketiga bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana penebangan liar(illegal logging) dibawah wilayah hukum Pasaman. Metode yang digunakan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang melatarbelakangi dilakukan penelitian. Dari hasil penelitian koordinasi PPNS Kehutanan dengan penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana penebangan liar (illegal logging) yang terjadi diwilayah hukum Pasaman belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perkap Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan bagi Penyidik Pegawan Negeri Sipil.Kendala yang ditemui adalah lemahnya koordinasi PPNS Kehutanan dengan Penyidik Polri, PPNS Kehutanan tidak mendapat bantuan dari penyidik Polri, personil PPNS Kehutanan tidak memadai, dan kurangya sarana/ prasarana, serta kesadaran masayarakat masih kurang. Upaya mengatasi kendala tersebut adalah peningkatan meningkatkan kinerja dan koordinasi PPNS Kehutanan dengan penyidik Polri, memenuhi permintaan PPNS Kehutanan, menambah personil PPNS Kehutanan dan sarana/prasarana, serta meningkatkan kesadaran hukum demi terwujudnya efektifitas hukum. Adapun saran penulis adalah agar koordinasi antara PPNS Kehutanan dan Penyidik Polri dalam penyidikan Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) diwilayah hukum Pasaman harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Actions (login required)

View Item