PERJANJIAN PAROAN SAWAH (BAGI HASIL PADI) DI NAGARI TOBOH GADANG KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

LIA, PEBRINI (2015) PERJANJIAN PAROAN SAWAH (BAGI HASIL PADI) DI NAGARI TOBOH GADANG KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (Skripsi Full Text) 201509161350th_liapebrini.compressed.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (520kB)

Abstract

Dalam kehidupan umat manusia peranan tanah sangat penting, selain sebagai tempat tinggal tanah juga sebagai obyek dalam perjanjian. Seiring bertambahnya jumlah penduduk maka berkurang pula luas tanah sehingga antara kebutuhan tanah dengan jumlah luas tanah tidak seimbang, oleh karena itu terbentuklah beragam perjanjian, salah satunya perjanjian bagi hasil pertanian. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian banyak dilakukan pada masyarakat pedesaan karena mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, begitu juga yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Toboh Gadang Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana perjanjianparoan sawah (bagi hasil padi) di Nagari Toboh Gadang Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perjanjian paroan sawah (bagi hasil padi) yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Toboh Gadang Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman dan apa kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian paroan sawahdi Nagari Toboh Gadang Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman serta upaya untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif, yang menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data-data tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumen, selanjutnya dianalisa dengan analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh bahwa Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pada Tanaman Padi di Nagari Toboh Gadang Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman, tidak melaksanakn perjanjian bagi hasil sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang No 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, akan tetapi mereka melakukan perjanjian bagi hasil yang mendasarkan pada hukum Adat setempat yang sudah menjadi kebiasaan mereka sejak dahulu, yakni perjanjian yang hanya berdasarkan pada persetujuan dan kesepakatan antara pihak pemilik tanah dan calon penggarap yang dilakukan secara lisan dengan dasar kepercayaan. Mengenai luas tanah, hak dan kewajiban, jangka waktu, serta imbangan pembagian hasil juga berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Untuk imbangan hasil dari penelitian pada tiga Korong di Nagari Toboh Gadang, pembagian hasil panen dikenal dengan istilah ” mampaduo”, “mampatigo” dan “mampaampek” dan “mampalimo”. Kendala yang memicu tidak terlaksananya perjanjian paroan sawah (bagi hasil padi) dengan baik di masyarakat adalah karena faktor alat ukur dalam penetapan imbangan bagi hasilnya di Nagari Toboh Gadang tidak pasti, hal itu hanya tergantung pada kondisi dan keadaan tanah yang bersangkutan kemudian karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana mestinya sehingga sering terjadi wanprestasi kemudian karena faktor budaya yang melekat pada masyarakat secara turun temurun dan adanya unsur kebiasaan dan tolong menolong dalam melakukan perjanjian penggarapan sawah. Jadi upaya untuk mengatasinya adalah dengan cara memperkenalkan, memberitahukan dan mensosialisasikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil di setiap Korong di Nagari Toboh Gadang, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman secara bergiliran, dengan melibatkan kerjasama semua perangkat Nagari (Wali Korong, Wali Nagari dan Camat). Hal ini sangat diperlukan agar dapat memicu semangat dan antusias masyarakat untuk lebih ingin tahu tentang Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, sehingga pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini secara perlahan dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Actions (login required)

View Item