PELAKSANAAN PENEGAKAN ETIKA PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SOLOK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ETIKA PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SOLOK

Hafidzah, Wahyuni Alfisri (2016) PELAKSANAAN PENEGAKAN ETIKA PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SOLOK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ETIKA PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SOLOK. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (abstrak) ABSTRAK yunii revisi.pdf - Published Version Download (126kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I WORD.pdf - Published Version Download (794kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR) BAB IV WORD.pdf - Published Version Download (164kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (290kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULL) SKRIPSI UPLOAD.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Etika merupakan suatu keharusan yang harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam praktik pemerintahan masa sekarang ini banyak terjadi penyimpangan dan pelanggaran etika. Oleh karena itu dibutuhkan aturan yang jelas untuk mengatur tingkah laku penyelenggara pemerintahan agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan beretika serta berkeadilan tanpa adanya diskriminasi seperti yang telah diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Kota Solok telah mengeluarkan aturan mengenai etika pemerintahan daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Solok nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok dan membentuk sebuah komisi yang yang bertugas untuk mengawasi etika pemerintahan daerah. Yang dimaksud dengan Etika Pemerintahan Daerah dalam Perda ini adalah prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai yang diakui dan diterima sebagai sesuatu yang mengatur dan mengendalikan serta menentukan hal yang baik dan buruk, yang salah dan benar menurut ukuran tertentu atas sikap, perilaku, tindakan, dan ucapan penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok? 2) Apa kendala-kendala yang terdapat dalam Penegakan Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologi yakni penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer dengan wawancara dengan Ketua dan Staf Sekretariat KPEPD Kota Solok itu sendiri. Data skunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa 1) Pelaksanaan Penegakan Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok, namun masih terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat bagi anggota Komisioner dalam menjalankan tugasnya. 2) Kendala-Kendala yang terdapat dalam Penegakan Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok yaitu kendala internal berupa upah yang diberikan terhadap anggota Komisioner sangat rendah yaitu di bawah UMR; Serta beberapa faktor yang menghambat Komisi dalam melaksanakan tugasnya yaitu: sarana, prasarana dan keuangan yang tidak memadai. Sedangkan kendala eksternal berupa masih banyaknya yang tidak mengenal Perda Nomor 1 Tahun 2008.

Actions (login required)

View Item