PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SEBAGAI PERJANJIAN PENDAHULUAN DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KOTA PADANG

DENDI, DORAN (2016) PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SEBAGAI PERJANJIAN PENDAHULUAN DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KOTA PADANG. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (Abstrak) abstrak 1.pdf - Published Version Download (51kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (71kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV (Penutup)) BAB IV.pdf - Published Version Download (49kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (37kB) | Preview
	Text (Tesis Utuh) Tesis Dendi Doran SH MKn.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (728kB)

Abstract

PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SEBAGAI PERJANJIAN PENDAHULUAN DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KOTA PADANG ABSTRAK Negara Indonesia adalah negara hukum Menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan dalam lalu lintas hukum pada umumnya memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Notaris merupakan jabatan yang menjalankan profesi di bidang hukum yang terkait erat dengan pembuatan alat bukti berupa akta adanya kebutuhan masyarakat yang meningkat terhadap jasa Notaris, dalam berbagai hubungan bisnis perbankan, pertanahan, pembangunan, sosial di segala bidang yang terjadi di Negara Republik Indonesia. Salah satu perbuatan hukum yang berkenaan dengan perbuatan hukum mengenai jual beli yang objeknya tanah tidak selamanya dilangsungkan dengan terang dan tunai. Terhadap jual beli yang dilakukan tidak secara tunai dalam rangka peralihan hak atas tanah dalam prakteknya banyak pihak yang kemudian membuat akta perjanjian pengikatan jual beli. Dalam peneltian ini akan dibahas tentang mengapa Notaris membuat akta PPJB sebagai perjanjian pendahuluan dalam peralihan hak atas tanah dan bagaimana tanggung jawab Notaris bila perbuatan hukum tersebut tidak terealisasi untuk dilakukan AJB sebagai syarat peralihan hak atas tanah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan data diperoleh ,melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan, bahwa Notaris berwenang membuat akta PPJB berdasarkan Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 huruf f. adapun alasan dibuatnya PPJB yaitu a. Milik bersama yang belum terbagi, b. sertifikat belum dipecah, c. berkaitan dengan perpajakan belum dibayarkan. Dalam hal PPJB tidak terlaksana menjadi AJB disebabkan karena kesalahan atau wanprestasinya pihak maka Notaris tidak dapat dituntut karena Notaris merupakan pihak yang mengkonstatir keinginan para pihak bukan pihak dalam akta, Notaris bertanggung jawab jika kesalahan atau perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak yang dilakukan Notaris. Akibat hukum terhadap akta bila tidak terlaksananya PPJB menjadi AJB dikarenakan pihak maka akta tersebut tetap berlaku sebagai akta otentik dan mengikat para pihak, bila kesalahan dilakukan oleh Notaris berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap maka akta menjadi terdegradasi menjadi kekuatan akta dibawah tangan dan dapat diminta ganti rugi.

Actions (login required)

View Item