DHERI, AGRIESTA (2013) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Menerima Implementasi Kebijakan Nasional REDD+ (Reducing Emissions Deforestation and Forest Degradation +) (Pengelolaan Hutan Nagari Simanau, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok Sebagai Salah Satu Pilot Project Strategi dan Kebijakan Nasional REDD+). Diploma thesis, Universitas Andalas.
Text (Skripsi Fulltext)
2208201631.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (571kB) |
Abstract
Pada penerapannya kebijakan REDD maupun REDD+ memang mendapat perhatian yang lebih dari pegawai pemerintahan, ilmuwan dan juga aktivis lingkungan, hal ini dikarenakan sebuah ide yang menarik untuk melakukan pengelolaan kembali dan perawatan terhadap hutan. Dikarenakan keberadaan hutan yang menurut beberapa pihak sebagai sesuatu yang penting sekarang ini, beberapa isu lingkungan dan juga global warming membuat keberadaan hutan mendapat perhatian lebih dari beberapa kalangan. Namun bukan hanya aktivis lingkungan yang memberikan perhatian lebih terhadap aplikasi REDD+ ini, melainkan juga aktivis HAM dan beberapa aktivis yang bergerak untuk membela masyarakat asli atau yang biasa disebut sebagai masyarakat adat. Pada beberapa penerapan REDD dan juga REDD+ dibeberapa negara tropis memang lebih banyak menimbulkan konflik, baik dalam penerapan di lapangan maupun hal-hal teknis yang terkait dengan metode REDD+ itu sendiri. Bisa dilihat sebagai contoh bagaimana kerumunan protes yang dilakukan oleh masyarakat adat di Peru karena merasa pemerintahan setempat mengambil alih hutan mereka yang telah dirawat secara turun temurun karena pemerintah merasa mendapat keuntungan dengan penjualan karbon (carbon trading) yang masuk sebagai salah satu ketentuan dalam kebijakan REDD+. Lalu bagaimana masyarakat Dayak di Kalimantan diusir dan ditangkap karena mereka dilarang 13 untuk masuk dan beraktivitas di hutan yang merupakan tempat bergantung hidup bagi sebagian besar masyarakat mereka. Di Papua Nugini, bagaimana sebuah perusahaan berusaha untuk mendapatkan kontrak lahan REDD dengan mengancam para pemilik lahan dengan senjata api. Sementara itu, Sumatera Barat yang mengajukan diri sebagai salah satu daerah percontohan dalam implementasi REDD+ yang dimulai pada pertengahan tahun 2012 hingga sekarang belum memperlihatkan masalah dalam penerapan kebijakan tersebut, hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai implementasi kebijakan nasional REDD+ ini di Nagari Simanau, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok. Sehingga pertanyaan peneliti adalah : Mengapa masyarakat Nagari Simanau, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok dapat menerima penerapan strategi dan kebijakan nasional REDD+ tersebut di nagari mereka?
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | J Political Science > JA Political science (General) |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik |
Depositing User: | ms Meiriza Paramita |
Date Deposited: | 24 Aug 2016 10:39 |
Last Modified: | 24 Aug 2016 10:39 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/15636 |
Actions (login required)
View Item |