DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA TERPIDANA POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO

HAMZAH, FARUQI (2013) DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA TERPIDANA POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (SKRIPSI) CRV0380.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (276kB)

Abstract

Pembahasan posisi penuntut umum dalam hukum acara pidana Indonesia telah dimulai sewaktu pembahasan tentang Rancangan Undang- Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP). Pada waktu itu ada dua anasir perbedaan eksistensi korban, dalam hal ini penuntut umum mewakili pihak korban. Pertama, menginginkan posisi korban kejahatan menjadi pusat perhatian karena korban adalah “pencari keadilan” dalam hukum pidana, pihak yang melaporkan tindak pidana kepada kepolisian, pihak yang dirugikan dan menderita akibat tindak pidana sehingga kebijakan terhadap keadilan dalam hukum pidana juga harus diupayakan baik kepada pelaku maupun kepada korban kejahatan. Kedua, korban kejahatan juga menjadi perhatian tetapi perhatian tersebut tidaklah harus merubah hukum acara pidana yang berlaku sekarang karena tindakan Polisi dan Jaksa terhadap tersangka sesungguhnya untuk melindungi kepentingan korban kejahatan. Konkritnya, sistem yang ada diasumsikan relatif cukup representative sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat yang menjadi korban kejahatan. Dimensi kedua inilah yang mendominasi pembentukan RUU HAP sebagaimana kita ketahui sekarang sebagai hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.7

Actions (login required)

View Item