PELAKSANAAN PUBLIC SERVICE OBLIGATION TERHADAP PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK PADA PT. PERTAMINA DI LUBUK BASUNG

SUKRI, RAHMAD (2015) PELAKSANAAN PUBLIC SERVICE OBLIGATION TERHADAP PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK PADA PT. PERTAMINA DI LUBUK BASUNG. Diploma thesis, Upt Perpustakaan.

Text Untitled.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Dalam konteks bernegara, amanat pemenuhan kebutuhan publik diberikan melalui Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang termuat dalam Pasal 34 ayat (3) Negara bertanggungiawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak Dengan adanya pengaturan dalam Undang Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan jaminan konstitusional bagi rakyat Indonesia akan dipenuhinya kebutuhan untuk perlakuan yang baik oleh negar4 khususnya dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Public Service Obligation (PSO) adalah kewajiban BUMN dalam melayani kebutuhan publik. Dalam pelaksanaan kontrak ini BUMN yang di beri penugasan ini tidak perlu khawatir jika terjadi kerugian dalam pelaksanaannya, dimana dalam hal dana PSO BUMN tersebut telah jelas diatur dalam penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomorl9/2003 tentang BUMN yang menyatakarL apabila penugasan yang diberikan tersebut tidak efesien, maka seluruh biaya harus ditanggung oleh pemerintah plus marjin. Kali ini penulis membatasi permasalahan pada (l) Bagaimana Pelaksanaan public service obligation terhadap penyediaan bahan bakar minyak (BBM) di Lubuk Basung? (2) Apa yang menjadi kendala-kendala dalam Pelaksanaanpublic service obligation terhadap penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dt Lubuk Basung? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan kontrak public service obligatiorxerhadap penyediaan bahan bakar minyak (BBM) di Lubuk Basung serta kendala-kendalanya. Penelitian akan dilakukan di PT. Pertamina @ersero) Teluk Kabung Bungus, PT. Pertamina Regional 2 Sumbar serta SPBU Lubuk Basung. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Tugas pelayanan publik alias public service obligation (PSO) yang dibebankan ke BUMN belum terlaksana begitu efektif Hal ini disebabkan faktor-faktor yang terjadi dilapangan serta dukungan dari pemerintah amat minim, baik dari sisi peraturan maupun dari sisi bantuan anggaran

Actions (login required)

View Item