PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (BPKA) KOTA PADANG

Zulfandrizal, Salim (2016) PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (BPKA) KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (BAB I) watermark BAB I fandi.pdf - Published Version Download (217kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) watermark BAB akhir fandi.pdf - Published Version Download (135kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) watermark DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (108kB) | Preview
	Text (TA Full Text) watermark TA lengkap fandi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Latar Belakang Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi manajemen keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu undangundang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan perundangundangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 24 tahun 2005). Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Intinya semua peraturan tersebut menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memiliki kualitas baik, maka diperlukan pemahaman atas, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam menyusun laporan keuangan, penatausahaan keuangan daerah (menyangkut pengendalian intern), sistem akuntansi, dan komponen laporan keuangan yang dihasilkan. Penatausahaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan (penerimaan) maupun dari sisi belanja (pengeluaran) sangatlah penting untuk diperhatikan, kelemahan dalam menatausahakan keuangan daerah ini mengakibatkan lemahnya dalam sistem pengendalian intern keuangan daerah, pada ujungnya akan sangat rendah kualitas bukti-bukti administrasi yang digunakan dalam pencatatan akuntansi. Penatausahaan keuangan daerah berpedomaan kepada Permendagri 13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 59/2007. Penatausahaan keuangan daerah ini meliputi : 1. Penatausahaan pendapatan pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tingkat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). 2. Penatausahaan belanja pada tingkat SKPD dan pada tingkat SKPKD. 3. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagai pemerintah daerah dan pembiayaan pada tingkat SKPKD. Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas instansi atau lembaga dituntut melakukan pengelolaan keuangan daerah yang didalamnya mengatur tentang penatausahaan keuangan daerah agar bisa bekerja sesuai peraturan yang telah ditetapkan, dengan maksud kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki kemampuan akuntabilitas dan optimalisasi pengelolaan serta pertanggung jawaban keuangan yang berkualitas pada setiap satuan kerja berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan yang secara progresif berkelanjutan merefleksikan suatu keinginan mencapai transparansi yang berterima umum. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk membahas sebuah judul untuk memenuhi tugas akhir berupa laporan magang yaitu “PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (BPKA) KOTA PADANG.”

Actions (login required)

View Item