PELAKSANAAN PENETAPAN ITSBAT NIKAH DALAM RANGKA PENYELESAIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG

INTAN, KOMALA SARI (2016) PELAKSANAAN PENETAPAN ITSBAT NIKAH DALAM RANGKA PENYELESAIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) abstrak.pdf - Published Version Download (126kB) | Preview
Preview	Text (Bab I (Pendahuluan)) BAB I.pdf - Published Version Download (416kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV (Penutup)) BAB IV.pdf - Published Version Download (119kB) | Preview
Preview	Text (Daftra Pustaka) DAFTAR PUSTAKA 1.pdf - Published Version Download (50kB) | Preview
	Text (Full Text Skripsi) Skripsi Fix.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Itsbat nikah adalah upaya legalisasi perkawinan melalui penetapan hakim Pengadilan Agama. Sedangkan yang dimaksud itsbat nikah kumulasi perceraian adalah penggabungan permohonan itsbat nikah dengan memintakan permohonan perceraian untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama. Hal ini telah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah undang-undang yang mengatur secara mendetail hal-hal yang terkait dengan perkawinan. Upaya unifikasi hukum perkawinan di Indonesia diwujudkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sudah tidak berlaku lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanatahapan pelaksanaan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama kelas 1A Padang dan untuk mengetahui Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama kelas 1A Padang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, studi pustaka, dan observasi di Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil, bahwa (1) tahapan pelaksanaan itsbat nikah dalam rangka perceraian adalah memeriksa terlebih dahulu perkawinannya memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau tidak. Jika tidak terdapat masalah dengan perkawinan, maka majelis hakim mengesahkan perkawinannya dengan putusan sela dan tahap selanjutnya adalah pemeriksaan perkara perceraiaannya apakah alasan yang diajukan beralasan hukum atau sebaliknya, sehingga dari proses pemeriksaan hakim akan memutus perkara tersebut. (2) Dasar pertimbangan hakim mengabulkan perkara itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian secara yuridis mengacu pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dasar pertimbangan majelis hakim tidaklah sepenuhnya terikat dengan hukum positif. Namun, hakim lebih mengedepankan untuk memilih pertimbangan kebaikan dan menghindari kesengsaraan yang timbul serta mencegah kemudharatan.

Actions (login required)

View Item