KEDUDUKAN KOMISI NEGARA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

SEPRIYONO, SEPRIYONO (2014) KEDUDUKAN KOMISI NEGARA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (SKRIPSI) CRV0293.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (704kB)

Abstract

Pembahasan masalah kedudukan komisi negara dalam sistem ketatanegaraan menjadi sangat penting pada saat komisi tersebut akan melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya sebagai lembaga pembantu negara, yang di sekelilingnya telah berdiri lembaga-lembaga negara yang jelas satu sama lain. Straregis tidaknya sebuah komisi, akan sangat ditentukan oleh kuat lemahnya kedudukan komisi tersebut dibandingkan lembaga-lembaga negara lain, untuk itu penulis menulis judul tersebut di atas dengan mengangkat permasalahan yaitu; 1. Bagaimana kedudukan Komisi Negara Independen dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia,2. Bagaimana checks and balances Komisi Negara Independen terhadap cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?.Untuk menjawab permasalahan ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan secara yuridis normatif dengan sifat penelitian bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka melalui kegiatan membaca, mengutip, menganalisis, dan menyimpulkan sesuai dengan permasalahan yang ada. Kemudian data sekunder diperoleh dengan menggunakan analisi kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata ataupun analisis dalam bentuk kalimat. Untuk mendapatkan kesimpulan secara general atau umum. Dari hasil penelitian bahwa kedudukan komisi negara independen dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia masih diposisikan di bawah lembaga tinggi negara dan dianggap sebagai lembaga negara tambahan atau penunjang. Komisi negara independen juga berperan dalam penyeimbangan dan pembatasan terhadap kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sehingga, hendaknya dilakukan penataan kembali sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai kedudukan komisi negara independen. Selain itu, penataan tersebut dapat berdampak terhadap efektivitas kerja dan terciptanya checks and balances antara komisi negara independen dengan lembaga negara lain untuk menegaskan citra negara hukum yang demokratis.

Actions (login required)

View Item