POLA REKRUTMEN PARTAI POLITIK TERHADAP CALON LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM PERIODE 2004-2009 KE DPRD SUMATERA BARAT (Studi Kasus: DPW PKS dan DPW PBB Sumbar)

INDRAYADI, INDRAYADI (2013) POLA REKRUTMEN PARTAI POLITIK TERHADAP CALON LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM PERIODE 2004-2009 KE DPRD SUMATERA BARAT (Studi Kasus: DPW PKS dan DPW PBB Sumbar). Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (TESIS) CRV0238.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Keberadaan perempuan dalam ranah publik, khususnya di lembaga legislatif menjadi perhatian khusus oleh aktivis pergerakan. Sorotan yang selama ini terjadi adalah keadilan gender, dimana anggota legislatif didominasi oleh lakilaki yang mencapai lebih dari 90 persen, pada hal jumlah pemilih perempuan, khususnya di Sumatera Barat lebih dari 51 persen dari jumlah keseluruhan pemilih. Permasalahan ini tidak lepas dari pola rekrutmen yang diterapkan oleh partai politik selama ini. Pada Pemilu 2004 dilaksanakan, keluarlah UU pemilu No. 12 tahun 2003 pasal 65 tentang pemerhatian keterwakilan perempuan 30 persen dari jumlah bakal caleg yang diajukan. Semua partai politik mulai memperhatikan rekrutmen bagi Bakal Caleg perempuan, namun hanya sebagian kecil yang memenuhi atau melebihi 30 persen keterwakilan perempuan, karena sifatnya hanya memperhatikan, bukan mewajibkannya. Salah satu partai yang memenuhi quota keterwakilan perempuan dan bahkan melebihinya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat, yaitu 43,33 persen. Namun posisi pencalegan mereka berada pada nomor bawah, sehingga tidak ada seorangpun yang lolos menjadi anggota legislatif seorangpun pada Pemilu 2004. Berbeda dengan partai Bulan Bintang (PBB) Sumatera Barat, dimana jumlah Caleg perempuannya sebanyak 21,87 persen, namun 2 orang berada pada nomor urut 1. Sehingga pada periode 2004-2009 terdapat 2 orang perempuan menjadi Anggota DPRD Sumbar dari PBB. Penulis berasumsi, bahwa perbedaan kedua partai ini dalam penempatan caleg perempuan, tidak lepas dari pola rekrutmen yang diterapkan oleh masing-masing partai, dimana aturan, idiologi dan pemahaman partai mempengaruhinya, sehingga hasilnya pun berbeda. Untuk membedah lebih dalam pola rekrutmen yang diterapkan pada DPW PKS dan DPW PBB, Penulis menggunakan teori rekrutmen Alan ware mengemukakan bahwa di dalam melakukan rekrutmen politik, pada umumnya terdapat lima cara dalam prosedur seleksi untuk calon partai yang berbeda, yang mencoba untuk mengarahkan seleksi terhadap calon pemimpin kepada sistem yang lebih demokratis. Pendekatan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk lebih mengungkap berbagai data dan informasi yang ada. Penelitian bertempat di Sumatera Barat dan didukung berbagai data dari Kantor Pusat Partai Bulan Bintang di Jakarta, karena kekurangan data di Sumatera Barat. Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah wawancara ii mendalam dengan informan terpilih dengan teknik penarikan informan yang digunakan adalah teknik snowball. Hasil temuan penelitian membuktikan bahwa pola rekrutmen yang dilakukan oleh DPW PKS pada Pemilu 2004 dilakukan dengan pola patron-klien dan nepotisme, dimana yang menjadi caleg adalah teman dekat dan istri. pola rekrutmen DPW PBB dilakukan dengan pola klik, dimana faktor satu organisasi asal antara Tim KAPPU serta Ketua DPW dengan calon legislatif, mempengaruhi posisi nomor urut pada Pemilu 2004. Hal ini tidak lepas dari faktor kepentingan tim TPPK PKS Sumbar KAPPU PBB Sumbar, serta idiologi yang dibawa oleh partai PKS dan PBB sendiri.

Actions (login required)

View Item