PENERAPAN SISTEM ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (BPKA) KOTA PADANG

Ade, Rahayu (2016) PENERAPAN SISTEM ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (BPKA) KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (233kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (181kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (176kB) | Preview
	Text (TA FULL TEXT) Ade Rahayu.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Anggaran merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian manajemen yang berisi rencana tahunan yang dinyatakan secara kuantitatif, diukur dalam satuan moneter. Anggaran merupakan taksiran sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program kerja. Menurut Mulyadi (2001), anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam penyusunan program (Programming). Untuk menjamin terlaksananya program tersebut, manajemen menyusun anggaran yang berisi rencana kerja tahunan dengan taksiran nilai sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja tersebut. Anggaran menjadi sangat penting dan relevan di pemerintah daerah karena anggaran berdampak terhadap kinerja pemerintah yang dikaitkan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aturan–aturanmengenai anggaran terkait dengan kinerja pemerintah daerah pada saat ini telah berubah dengan turunnya beberapa undang – undang dan peraturan– peraturan. Undang– undang dan peraturan– peraturan tersebut diantaranya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah. Sebelum UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004 terlebih dahulu telah terbit paket UU tentang KeuanganNegara dan daerah yaitu UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terbitnya aturan–aturan baru di atas beserta produk pelaksanaannya mengakibatkan perubahan yang sangat krusial di dalam proses pengelolaan keuangan daerah khususnya penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah dari mekanisme sentralisasi ke dalam mekanisme desentralisasi di mana pertanggungjawaban keuangan daerah lebih ditekankan pada konsep penganggaran kinerja atau berdasarkan prestasi kerja. BPKA Kota Padang sebagai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan keuangan daerahnya, dalam mewujudkan suatu manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna serta bebas dari KKN dengan suatu sistem akuntabilitas kinerja yang baik dalammenjalankan tugas pokokdan fungsi organisasi dengan tujuanagar setiap isu strategismerupakan tuntutan dari masyarakat dalam meningkatkan pelayanan dapat dipenuhi. Pelaksanaan anggaran tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya perencanaan anggaran yang cukup matang dan terarah. Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang diikuti dengan serangkaian reformasi di sektor publik, salah satunya adalah reformasi manajemen publik (public management reform) yang berorientasi pada kinerja. Lahirnya Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sejalan denganreformasi manajemen publik yang menimbulkan beberapa konsekuensi diantaranya adalah perubahan pendekatan dalam penganggaran dari penganggaran tradisional (traditional budget) menjadi penganggaran berbasis kinerja (performance budget). Untuk memenuhi pelaksanaan otonomi dibidang keuangan daerah dengan terbitnya peraturan pemerintahan yang baru tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang mampu menyusun APBD berbasis kinerja. Maka dalam rangka memenuhi keingintahuan penulis dan untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi berupa tugas akhir / laporan magang penulis akan membahas lebih lanjut mengenai Anggaran Berbasis Kinerja dengan judul “Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset ( BPKA ) Kota Padang.”

Actions (login required)

View Item