PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN (KSOP) TERHADAP KAPAL PENUMPANG YANG AKAN BERLAYAR DI PELABUHAN MUARA PADANG

RANNI, PRIMA (2015) PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN (KSOP) TERHADAP KAPAL PENUMPANG YANG AKAN BERLAYAR DI PELABUHAN MUARA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi) 201601191409th_skripsi rani pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (950kB)

Abstract

Pengawasan yang ada dipelabuhan dilaksanakan oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Muara Padang bertunduk kepada Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan merupakan unit pelaksana teknis dilingkungan Kementrian Perhubungan Laut dan dipimpin oleh seorang Syahbandar. Untuk mempermudah pembahasan, penulis merumuskan masalah: (1). Bagaimana bentuk pengawasan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) terhadap kapal penumpang yang akan berlayar di Pelabuhan Muara Padang, (2). Apa kendala yang ditemui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dalam melakukan pengawasan di Pelabuhan Muara Padang. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui bagaimana pengawasan KSOP terhadap kapal yang akan berlayar di Pelabuhan Muara Padang, dan untuk mengetahui apa kendala yang ditemui oleh KSOP Muara Padang dalam melakukan pengawasan. Metode yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh KSOP Muara Padang belum maksimal. Masih adanya kapal yang ditemui belum mematuhi peraturan yang telah ditetapkan seperti masih membawa Bahan Bakar Minyak (BBM), kapal yang belum memenuhi alat standar keamanan bagi para penumpang. Harusnya pengawasan ditingkatkan agar tidak ada lagi kapal nakal yang dapat membahayakan para penumpang. Upaya yang dilakukan agar tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh kapal adalah pemberian peringatan, denda administratif, pembekuan izin atau pembekuan sertifikat, dan pencabutan izin. Sanksi yang telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan harusnya dapat dilaksanakan dengan semestinya agar tidak ada lagi kecurangan yang dilakukan oleh pemilik kapal. Kata kunci: Pelaksanaan Pengawasan oleh KSOP Muara Padang

Actions (login required)

View Item