PELAKSANAANPEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)Klas IIA Padang)

DANDY, NUGRAHA (2016) PELAKSANAANPEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)Klas IIA Padang). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) DANDY NUGRAHA - 1210112094 - ABSTRAK.pdf - Published Version Download (143kB) | Preview
Preview	Text (BAB I - Pendahuluan) DANDY NUGRAHA - 1210112094 - BAB I.pdf - Published Version Download (325kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV - Kesimpulan Dan Saran) DANDY NUGRAHA - 1210112094 - BAB IV.pdf Download (117kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DANDY NUGRAHA - 1210112094 - DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (128kB) | Preview
	Text (Skripsi) DANDY NUGRAHA - 1210112094 - SKRIPSI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Salah satu hak narapidana yang diberikan yaitu remisi, termasuk bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Secara yuridis, remisi dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Persoalan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika menjadi topik yang menarik untuk diteliti, terutama jika pemberian remisi tersebut memiliki dampak terhadap pemberatasan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Adapun permasalahan yang ingin diteliti yaitu: 1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) Klas IIA Padang, Sumatera Barat, dan 2. Bagaimanakah hubungan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika dengan pencegahan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Hal ini bertujuan mengetahui pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika, dan hubungannya dengan pencegahan tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan ialah yuridis sosiologis, dan penelitian bersifat deskriptif, berdasarkan pengolahan data primer dan sekunder dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam hal prosedur pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika di Lapas Klas IIA Padang, pelaksanaan persyaratan umum secara garis besar telah sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Namun, pelaksanaan persyaratan khusus sesuai Pasal 34A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yaitu bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, seringkali terabaikan dalam proses pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika. Sehingga, pemberian remisi tersebut tidak membawa pengaruh apapun terhadap pencegahan (prevention) untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika bagi masyarakat luas, khususnya di Sumatera Barat. Berdasar perspektif penegakan hukum, pemberian remisi tersebut ternyata juga tidak memberi dampak yang signifikan terhadap penegakan hukum tindak pidana narkotika dan psikotropika. Hal ini tidak terlepas dari pengabaian aparat penegak hukum khususnya petugas Lapas Klas IIA Padang dalam menerapkan persyaratan khusus berdasar Pasal 34A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Diharapkan pelaksanaan persyaratan khusus tersebut diperketat, agar penegak hukum dapat membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Actions (login required)

View Item