PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

CECEP, LUKSI YANDRA (2015) PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (Skripsi Full Text) 201508111056th_cecep luksi yandra pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (551kB)

Abstract

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peratuan perundangundangan yang berlaku, untuk menjalankan otonomi daerah tersebut maka pemerintah daerah diberi kesempatan untuk membuat sebuah peraturan daerah. Peraturan daerah dibuat oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pengawasan pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu sendiri, di Kabupaten Agam telah dibentuk sebuah peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menjamin kelangsungan lingkungan hidup khususnya kelangsungan lingkungan hidup hutan, akan tetapi lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup kurang optimal dapat dilihat masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan terhadap lingkungan hidup khususnya lingkungan hidup hutan. Oleh karena itu permasalahan dari penelitian ini adalah 1)Bagaimanakah pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2)Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu salah satu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah ini dengan melihat aplikasi Peraturan Perundang-undangan dalam praktiknya di lapangan. Hasil penelitian adalah dengan dibuatnya perda ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib melakukan pengawasan menjamin terlaksananya perda ini sesuai dengan dengan tujuan dan sasarannya, akan tetapi masih banyak masalah yang ditemui dimana banyaknya mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tidak berjalan sesuai dengan pelaksanaannya. Kendala yang dihadapi dalam pengawasan pelaksanaan perda ini seperti banyaknya anggota DPRD yang terlibat dalam pelanggaran perda tersebut khususnya pembalakan liar sehingga tujuan dan sasaran dari perda ini tidak tercapai, harusnya tindakan tegas diberikan kepada anggota DPRD yang terlibat pelanggaran terhadap perda tersebut sehingga menghambat pengawasan perda ini yang dilakukan oleh DPRD.

Actions (login required)

View Item