IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU UNTUK MASYARAKAT DI NAGARI TANJUANG LABUAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NANDA, MAIHENDRA PUTRA (2013) IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU UNTUK MASYARAKAT DI NAGARI TANJUANG LABUAH KABUPATEN SIJUNJUNG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Fulltext) 08082016 nanda maihendra.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (376kB)

Abstract

Masyarakat Nagari Tanjuang Labuah banyak yang ingin membuka usaha terhadap Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, dalam hal ini Pemerintah setempat harus lah membentuk suatu izin yang berlandaskan kepada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.46/menhut-II/2009 tentang Tata CaraPemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu terhadap Hutan Produksi. Dengan adanya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.46 /menhut-II/2009, maka masyarakat Nagari Tanjuang Labuah dapat mendirikan suatu usahanya sesuai prosedur dan persyaratan yang ditetapkan serta sanksi- sanksi yang di berikan apabila masyarakat Tanjuang Labuah melanggar Peraturan Menteri Kehutanan tersebut. Sebagai suatu ketertiban dalam peraturan hukum, maka izin yang diberikan itu akan berlaku efektif apabila diiringi dengan sanksi-sanksi yang tegas. Dengan sanksi yang jelas dan tegas itu maka akan membuat orang yang ingin mendirikan suatu Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu supaya memenuhi tata tertib yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran atau terjadi penyimpangan akan dikenakan sanksi yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Kehutanan tersebut. Dalam pemberian Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang dilakukan oleh Pemerintah setempat, masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam hal kepengurusan izin tersebut, yang mana Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam melakukan suatu proses pemberian izin tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui pengawasan yang dilakukan dalam proses pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan bentuk pelanggaran terhadap izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu serta tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Sijunjung terhadap pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk mengangkatnya dalam bentuk penelitian dengan judul “IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU UNTUK MASYARAKAT DI NAGARI TANJUANG LABUAH KABUPATEN SIJUNJUNG”.

Actions (login required)

View Item