PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

DEDE, IRAWAN (2015) PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SOLOK SELATAN. Diploma thesis, Upt Perpustakaan.

Text 201512291241th_dede irawan ilmu hukum .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Mewujudkan profesionalisme dikalangan Pegawai Negeri Sipil memerlukan proses yang panjang, diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan Pegawai Negeri Sipil yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga didalamnya pola pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efisien, apabila didukung oleh organisasi yang rasional yang disusun untuk mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Penataan organisasi harus ditindak lanjuti dengan pelaksanaan penataan pegawai. Penataan organisasi berikut kepegawainnya perlu dilakukan mengingat jumlah pegawai dan jumlah organisasi menjadi faktor efektif atau tidaknya penyelenggaraan administrasi Pemerintah baik Pusat maupun di Daerah. Melalui penataan pegawai akan diketahui secara pasti komposisi Pegawai Negeri Sipil pada setiap jabatan yang diperlukan oleh masing-masing unit kerja. Dalam pelaksanaan penataan PNS di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan sendiri ditemukan bahwasanya terdapat kelebihan Pegawai Negeri Sipil di beberapa instansi dan hal ini masih terjadi sampai sekarang padahal dalam pelaksanaannya harus sudah ada langkah tindak lanjut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penataan PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan dan apa saja kendala yang terjadi dalam melakukan langkah tindak lanjut dari penataan PNS tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan data sekunder. Hasil penelitian dapat memperlihatkan bahwa 1. Masih terjadinya kelebihan Pegawai Negeri Sipil di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disebabkan oleh gemuknya struktur organisasi dan kurangnya keahlian yang yang dimiliki oleh PNS bersangkutan. 2. Kendala dalam melakukan penataan khususnya langkah tindak lanjut dari Penataan Pegawai Negeri Sipil yaitu kompetensi pegawai yang tidak sesuai sehingga tidak dapat dipindahkan ke instansi yang kekurangan pegawai serta faktor psikologis yakni akan terganggunya mental pegawai apabila dipindahkan ke intansi yang baru dengan beban kerja dan suasana yang baru. Untuk itu diharapkan agar pemerintah Kabupaten Solok Selatan melakukan langkah tindak lanjut dari penataan Pegawai Negeri Sipil sesegera mungkin agar terciptanya tujuan dari dilakukannya penataan ini.

Actions (login required)

View Item