RHEZA, RUSDI (2014) PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN PERIODE 2009-2014. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.
Text (SKRIPSI)
CRV0085.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (296kB) |
Abstract
DPRD sebagai salah satu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki 3 fungsi yang terdapat dalam Pasal 343 ayat (1) yaitu : Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, Fungsi Pengawasan. Menurut Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso,Fungsi Legislasi adalah suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak pemangku kepentingan, untuk menetapkan bagaimana pembangunan di Daerah akan dilaksanakan. Oleh karena itu fungsi ini dapat mempengaruhi Karakter dan Profil Daerah melalui Peraturan Daerah sebagai Produknya. Disamping itu, sebagai Produk Hukum Daerah, maka Peraturan Daerah merupakan komitmen bersama para pihak pemangku Kepentingan Daerah yang mempunyai kekuatan paksa (coercive). Dengan demikian fungsi Legislasi mempunyai arti untuk menciptakan keadaan masyarakat yang di inginkan sebagai social engineering maupun sebagai Pencipta Keadilan Sosial bagi masyarakat. Adapun Perumusan Masalah dalam Pembahasan ini adalah, 1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Pariaman Periode 2009-2014, 2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh DPRD Kota Pariaman dalam melaksanakan Fungsi Legislasi. Dalam penulisan Skripsi ini penulis menggunakan Metode Penelitian Hukum Yuridis Sosiologis yaitu Metode Penelitian yang menekankan Praktek dilapangan untuk mendapatkan data primer dari pihak yang berwenang pada Kantor DPRD Kota Pariaman, serta Penelitian Kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dengan mempelajari hasil penelitian dari para Sarjana serta buku-buku yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan penulis, setelah itu penulis menganalisa data tersebut secara Kualitatif yang disusun dalam bentuk Skripsi. Kesimpulan dari Penelitian yang Penulis lakukan adalah Sebagai Lembaga yang merepresentasikan Kedaulatan Rakyat di Tingkat Lokal, DPRD berperan menampung, menyalurkan, memperjuangkan maupun menindaklanjuti harapan, keinginan dan aspirasi Rakyat. Untuk mendukung peran tersebut, DPRD memiliki Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Namun dalam kenyataannya, peran aktif DPRD dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) masih menghadapi hambatan, baik dari internal maupun eksternal DPRD. DPRD sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah, memiliki peran yang signifikan dalam menyumbangkan terbangunnya Tata Pemerintahan yang baik melalui upaya-upaya optimalisasi fungsi DPRD, yang mencakup Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | Yth Vebi Dwi Putra |
Date Deposited: | 06 Aug 2016 02:40 |
Last Modified: | 06 Aug 2016 02:40 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/14246 |
Actions (login required)
View Item |