MEKANISME PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD, ICHSAN RUSMAN (2014) MEKANISME PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (SKRISPSI FULLTEXT) CRV0030.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (216kB)

Abstract

Perkembangan Partai Politik di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan dinamika ketatanegaraan dan politik yang terus berubah dalam upaya mencari format yang tepat sehingga diharapkan perkembangan politik hukum dibidang kepartaian akan terus mengalami perubahan yang lebih baik terutama dalam kemajuan dan perbaikan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada awalnya sistem ketatanegaraan Indonesia dikendalikan oleh rezim yang berkuasa dimana peraturan-peraturan yang dibuat cenderung berpihak pada suatu Partai Politik, tetapi sekarang sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan dengan adanya kebebasan multi-partai. Pengaturan tentang Partai Politik yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam Undang-Undang Partai Politik ini diatur bagaimana sebuah Partai Politik itu seharusnya, bagaimana cara mendirikannya, larangan untuk mengantisipasi munculnya berbagai Partai Politik yang dapat merusak tatanan negara dan mengantisipasi terulangnya sejarah kelam pernah lahirnya Partai Komunis Indonesia. Rumusan masalah yang kemudian dapat dibuat adalah bagaimana mekanisme pembubaran Partai Politik dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan apa permasalahan yang timbul terkait dengan pembubaran Partai Politik yang sedang berkuasa. Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian hukum yuridis normatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pembubaran Partai Politik dilakukan dengan membubarkan diri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan Partai Politik lain dan dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi selaku lembaga negara yang berfungsi dan berwenang. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi. Mengenai mekanisme dan permasalahan yang timbul terkait dengan dibubarkannya Partai Politik yang sedang berkuasa tersebut belum mempunyai aturan yang jelas, oleh karena itu perlu dibuat pengaturan yang lebih jelas agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Actions (login required)

View Item