ERIK, YOLANDA (2015) KONSTITUSIONALITAS PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN SOESILO BAMBANG YUDHOYONO. Diploma thesis, Upt Perpustakaan.
Text
201512220857nd_erik yolanda bp 1110112158.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (650kB) |
Abstract
Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga menjalankan fungsi legislasi, yaitu membuat undang-undang. Bahkan dalam keadaan mendesak atau kegentingan yang memaksa, Presiden menjadi lembaga tunggal yang berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) seperti yang dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Perppu tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | Ms Azizah Yasefia |
Date Deposited: | 11 Feb 2016 03:54 |
Last Modified: | 11 Feb 2016 03:54 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/1383 |
Actions (login required)
View Item |