Tata Kelola Kehumasan Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Fairuz, Hayatus Syafari (2015) Tata Kelola Kehumasan Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (Skripsi Fulll Text) 201602181054th_tesis fairuz hs.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Fairuz Hayatus Syafari, BP. 1320869001- Tata Kelola Humas Pemerintah merupakan pola pengaturan layanan informasi yang bertumpu pada pilar kerangka hukum dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan, kelembagaan atau struktur organisasi, mekanisme kerja, dan implementasi kegiatan humas instansi yang dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Sedangkan Excellence Theory merupakan alat yang dapat membantu organisasi berkomunikasi lebih efektif dan membangun hubungan baik dengan publik. Teori ini memaparkan bentuk ideal dari peran humas dalam organisasi, di mana humas memiliki pengetahuan yang baik mengenai perannya dan manajemen strategis, dan membangun komunikasi yang simetris antara organisasi dengan publik sehingga organisasi dapat berkembang menjadi lebih baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan dan menganalisa tata kelola humas KPU RI yaitu kelembagaan humas, dukungan sumber daya manusia, pelaksanaan kebijakan dan mekanisme kerja serta implementasinya dalam kegiatan humas yang dilakukan KPU menyelenggarakan Pemilu 2014 dengan prinsip the Excellence Theory dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Komunikasi Organsisasi di Lingkungan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Humas Pemerintah sebagai panduan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi langsung. Informan penelitian ini terdiri atas informan internal; para pegawai/pejabat KPU dan publik; pemilih pada Pemilu 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola humas KPU RI sudah dilaksanakan dengan baik namun belum memiliki kebijakan humas yang tepat dan belum melaksanakan riset sebagai dasar pembuatan kebijakan tersebut. Pengimplementasian the Excellence Theory dan ketentuan dalam Permen PANRB Nomor 28 Tahun 2011 dan Permen PANRB 30 tahun 2011 perlu dilakukan untuk meningkatkan tata kelola humas KPU agar dapat mencapai visinya sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel. Kata Kunci: humas pemerintah, tata kelola humas

Actions (login required)

View Item