PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF (Studi Kasus di Polresta Solok)

RESTY, LISTYANINGR (2015) PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF (Studi Kasus di Polresta Solok). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (skripsi) 201502160924th_skripsi resty listyaningrum.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (937kB)

Abstract

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. Ada perubahan yang sangat mendasar di dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat itu, sekarang tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat akan tetapi dilakukan menurut aturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan perubahan tersebut seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat. Diharapkan melalui pemilihan umum itu akan lahir lembaga-lembaga perwakilan rakyat, perwakilan daerah dan lembaga pemerintahan yang demokratis yang mencerminkan kehendak atau kedaulatan rakyat.

Actions (login required)

View Item