ANALISIS POTENSI, EFEKTIVITAS, DAN ELASTISITAS PAJAK PENERANGAN JALAN DI KOTA PADANG

YOGI, FERNANDO (2015) ANALISIS POTENSI, EFEKTIVITAS, DAN ELASTISITAS PAJAK PENERANGAN JALAN DI KOTA PADANG. Diploma thesis, UPT. Perpustakaan.

Text skripsi pajak penerangan jalan pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (692kB)

Abstract

Otonomi daerah merupakan sebuah awal dalam hal peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus ditujukan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan ditetapkannya undang-undang otonomi daerah yang telah dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia merupakan salah satu tuntutan reformasi yang saat ini merupakan hal yang telah dilaksanakan oleh setiap daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta menuntut kepada setiap daerah yang ada untuk dapat madiri dalam segala bidang termasuk dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut Koswara (2000), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi teletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara. Otonomi daerah menurut Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 yang disempurnakan dalam Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2008 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan 2 sehingga pemerintah daerah harus mampu melaksanakan kewenangan yang selama ini dikerjakan oleh pemerintah pusat. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dan diganti dengan UU No.13 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa melalui otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai aturan perundang-undangan. Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Pemerintah daerah dalam hal ini dituntut memiliki kemandirian secara fiskal karena subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama dalam APBD, mulai kurang kontribusinya dan menjaddi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerah sendiri. Peran pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Dalam mewujudkan peran pemerintah daerah tersebut satu hal yang harus dimiliki oleh daerah adalah kemampuan dalam penyediaan pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada sumber pendapatan daerah yang lebih besar. 3 Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain Pajak Daerah,retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Actions (login required)

View Item