PENYELESAIAN LAPORAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PADANG OLEH OMBUDSMAN PERWAKILAN SUMATERA BARAT

MUHAMMAD, IQBAL (2015) PENYELESAIAN LAPORAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PADANG OLEH OMBUDSMAN PERWAKILAN SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 201503111222th_iqbal pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (224kB)

Abstract

Pada saat ini banyak penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah di atur dalam undang-undang pelayanan publik, hal itu tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengatasi itu semua, didirikanlah lembaga negara pengawas eksternal melalui undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Sasaran utama kerja Ombudsman adalah praktek maladministrasi, terkait dengan maladministrasi tidak terlepas dari aparatur negara sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan. Aparatur negara dan pemerintahan akhir-akhir ini sering menggunakan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Contoh kasus mutasi terhadap salah satu guru yang terjadi di MAN2 Padang, keputusan mutasi yang dikeluarkan oleh Kemenag Kota Padang memindahkan guru tersebut menjadi pegawai administrasi di kantor Kemenag Kota Padang, hal itu mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang diperolehnya dikarenakan kehilangan tunjangan fungsional dan tidak memperoleh sertifikasi lagi sebagaimana hak nya ketika menjadi guru. Diduga mutasi yang dialami guru tersebut tidak berdasarkan alasan yang jelas serta adanya unsur konflik kepentingan, karena ketika dimintai keterangan pihak Kemenag menolak hal tersebut sehingga guru yang dimutasi itu melaporkannya kepada Ombudsman. Bertitik tolak dari latar belakang masalah sebagaimana yang diungkapkan, maka yang menjadi masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana penyelesaian laporan mutasi Pegawai Negeri Sipil di MAN 2 Padang beserta kendala yang dihadapi oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera barat dalam menyelesaikannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fakta yang terjadi di lapangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa lembaran temuan audit Aspek Sumber Daya Manusia Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Padang tidak dapat dijadikan alasan oleh Kemenag untuk memutasi guru tersebut karena lembaran itu belum memenuhi persyaratan administratif sebagai sebuah keputusan resmi Inspektorat Jendral Kementrian Agama RI. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Ombudsman yaitu terdapat pada kewenangan Ombudsman yang masih terbatas. Surat-surat dan ataupun rekomendasi dari Ombudsman tidak mengikat bagi institusi terkait artinya lembaga pemerintah serta badan peradilan yang menerima surat, rekomendasi, ataupun klarifikasi dari Ombudsman tidak memiliki kewajiban hukum menindaklanjutinya. Sehingga tanpa kewenangan dan sanksi atas rekomendasinya menjadi tidaklah efektif, sehingga Ombudsman di Indonesia hanya mengharapkan kesadaran belaka dari instansi terkait yang diberikan teguran atau rekomendasi karena melakukan maladministrasi dan sebagainya.

Actions (login required)

View Item