DINAMIKA BADAN PERADILAN KHUSUS PEMILIHAN (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022)

Muhammad Fajri, Zulfi (2023) DINAMIKA BADAN PERADILAN KHUSUS PEMILIHAN (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (169kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (378kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (131kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (211kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pemilihan Umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sesuatu yang baru dalam praktik sistem demokrasi Indonesia. Pasca reformasi, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak hanya dimanifestasi dalam pemilihan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Namun, demokrasi telah dimanifestasi dalam kehidupan politik lokal melalui pendesentralisasian politik kepada daerah-daerah otonom. Salah satu dinamika penting dalam perkembangan pemilihan umum Indonesia adalah penyelesaian masalah hukum yang timbul dalam sengketa hasil pemilihan umum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah bukan merupakan bagian dari rezim pemilihan umum. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 mahkamah memberikan bentuk penegasan lebih lanjut dari putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji, Pertama, apa yang melatarbelakangi pembentukan badan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah? Kedua, apa yang mendasari perubahan pendirian Mahkamah Konstitusi terhadap badan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah? Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen atau bahan kepustakaan. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah Pertama, pada awalnya penyelesaian pemilukada ditangani oleh Mahkamah Agung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah Konstitusi mengambil alih peran Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menghapus kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa hasil pilkada. Namun dalam diktum putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat memutus sengketa pemilukada sebelum badan peradilan khusus dibentuk. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 menengaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak lagi terbatas hanya kesementaraan karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.

Actions (login required)

View Item