PEMENUHAN TERHADAP HAK JAMINAN HARI TUA DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Try, Anggie Larasati (2023) PEMENUHAN TERHADAP HAK JAMINAN HARI TUA DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (154kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (357kB)
	Text (bab Iv Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (131kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (273kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Berbagai usaha yang dilakukan dalam mewujudkan pemenuhi hak pekerja, salah satunya dengan diadakan program jaminan sosial. Mengacu pada Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pemerintah telah berupaya menjamin hak pekerja bagi warga negaranya melalui program jaminan sosial yang memungkinkan untuk pengembangan diri secara utuh sebagai manusia. Jaminan Hari Tua yang biasa disingkat JHT, JHT merupakan salah satu program jaminan sosial ketenagakerjaan yang mempunyai manfaat uang tunai yang dapat dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Namun keseriusan pemerintahan dalam pemenuhan hak atas JHT dilihat mengalami disharmoni dalam suatu peraturan mengenai JHT, yang membuat manfaat JHT tidak optimal dalam pencairanan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan yang diteliti adalah: Pertama, bagaimana dinamika pengaturan Jaminan Hari Tua dalam perkembangan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia? Kedua, apakah Jaminan Hari Tua dalam peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah memadai dilihat dari prespektif Hak Asasi Manusia? Untuk menjawab permasalahan di atas penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitiah hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Adapun yang menjadi hasil penelitian ini adalah Pertama, perubahan yang terjadi pada peraturan-peraturan yang membahas mengenai JHT adalah bentuk pemerintah dalam memperbaiki isi peraturan tersebut agar pekerja dapat menikmati JHT, namun kurangnya sosialisasi peraturan kepada rakyat yang mengalami disharmoni pada saat pergantian peraturan yang akan ditetapkan. Kedua, setelah dianalisa bahwa pemerintah sudah hadir dalam mewujudkan pemenuhan hak atas jaminan sosial, yang di dalam program jaminan sosial memuat beberapa program salah satunya adalah JHT, serta diatur dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan dilaksanakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang ada, dalam bentuk adanya aturan mengenai JHT tersebut, namun kehadiran peraturan-peraturan tersebut belum optimal dalam pelaksanaanya sehingga pekerja belum dapat menikmati pemenuhan hak atas JHT secara penuh. Maka dari itu, diperlukan adanya penjelasan terkait pemenuhan hak atas JHT. Kata Kunci: Jaminan Hari Tua, Tenaga Kerja, Hak Asasi Manusia

Actions (login required)

View Item