PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PERIODE 2019-2024 TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021

Dandy Putra, Refzi (2023) PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PERIODE 2019-2024 TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (348kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (346kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (248kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (317kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (898kB)

Abstract

ABSTRAK Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah pada sistem pemerintahannya. Penyelenggaran sistem otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan serta memperhatikan potensi daerah tersebut. Dengan berlakunya sebuah otonomi daerah tentu Walikota/Bupati yang memiliki posisi dan kewenang tertinggi untuk mengeluarkan kebijakan dan salah satunya ialah kebijakan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut sebagai APBD). Terdapatnya sebuah keleluasaan yang dapat dil akukan oleh seorang Bupati Kabupaten Tanah Datar oleh karena tersebut tentu dibutuhkan peran pihak lain untuk dapat mengontrol dan mengawasi dalam hal ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut sebagai DPRD) Kabupaten Tanah Datar. DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam hal ini hanya memiliki wewenang terkait mengawasi dan mengontrol setiap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni : Pertama, Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar 2021; Kedua, Bagaimana konsep yang ideal dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD. Metode penelitian dalam skripsi ini ialah metode yuridis empiris yakni penelitian hukum mengenai bagaimana implementasi dari pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tanah Datar kepada Bupati Kabupaten Tanah Datar. Data dikumpulkan dengan cara wawancara secar a langsung kepada Dua Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar dan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitan menjelaskan bahwa peneliti menilai pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam mengawasi Bupati Kabupaten Tanah Datar telah berjalan dengan baik. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tanah Datar ialah dengan cara pengawasan secara langsung. Adapun yang kedua yakni konsep yang ideal terkait pengawasan DPRD untuk mengawasi pemerintah daerah ialah dilakukan dengan cara pengawasan internal dan eksternal yang dilakukan dengan jangka waktu atau biasa disebut dengan pengawasan a-priori dan pengawasan a-posteriori diiringi dengan pengawasan yang dilakukan tata cara pengawasan refleksi yakni pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan melalui proses timbal balik. Tidak dapat dipungkiri bahwa perlu adanya penyempurnaan konsep guna untuk terus memperbaiki pengawasan dan pelasanaan yang dilakukan oleh DPRD kepada seorang Kepala Daerah.

Actions (login required)

View Item