PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA INFORMASI ATAU DOKUMEN BERMUATAN KESUSILAAN (CYBER PORN) SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi di Polda Sumatera Barat)

Nadya Friska Dwi, Ervani (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA INFORMASI ATAU DOKUMEN BERMUATAN KESUSILAAN (CYBER PORN) SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi di Polda Sumatera Barat). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (208kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (315kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (193kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (259kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pornografi sebelum keberadaan internet telah menjadi permasalahan yang cukup pelik dan kompleks, ditambah dengan adanya internet yang mempermudah akses terhadap pornografi. Jika kita lihat di Polda Sumatera Barat kasus terkait tindak pidana informasi atau dokumen bermuatan kesusilaan juga mulai marak, berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Bapak Budi Rivaldino selaku Kasubid Tim Cyber Polda Provinsi Sumatera Barat, banyak pengaduan terkait kasus penyebaran video maupun foto yang bermuatan kesusilaan, kebanyakan pelaku adalah mantan kekasih korban.Rumusan masalah:1.Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana informasi atau dokumen yang bermuatan kesusilaan di Polda Sumatera Barat?,2.Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana informasi atau dokumen yang bermuatan kesusilaan di Polda Sumatera Barat?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu jenis penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian:1.Penegakan hukum terhadap tindak pidana informasi dan dokumen bermuatan kesusilaan(cyberporn) di Polda Sumbar berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan kurang efektif didalam pelaksanaannya karna dipengaruhi oleh faktor-faktor:1)Faktor Hukum:unsur kata“melanggar kesusilaan” dalam UU ITE tidak memuat definisi dan petunjuk dalam penjelasan.2)Faktor Aparat Penegak Hukum:Keterbatasan SDM dengan jumlah kasus yang ditangani.3)Faktor Sarana Prasarana: Keterbatasan sarana dan fasilitas laboratorium, dan keterbatasan dana anggaran pada setiap kasus.4)Faktor Masyarakat: Masyarakat masih banyak yang menjadi penikmat cyberporn.5)Faktor Kebudayaan: Hukum adat yang kental kurang mendasari nilai-nilai hukum nasional.2.Kendala yang dihadapi aparat penegak hukum di Polda Sumbar diantaranya:1)Sulit dalam proses pencarian pelaku.2) Kesulitan dalam mendapatkan akses.3)Patroli cyber yang dilakukan kepolisian kurang gencar.4)Keterbatasan alat-alat khusus cyber crime yang dimiliki kepolisian.5)Keterbatasan SDM menjadikan tidak seimbangnya jumlah kasus yang ditangani dengan jumlah personil kepolisian.6)Aparat Kepolisian kurang memahami seluk-beluk ilmu teknologi masa kini.7)Pengeluaran biaya dalam proses penyidikan cukup besar.8)Aparat kepolisian lebih bersifat pasif Kata Kunci:Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Informasi dan Dokumen, Kesusilaan,Cyberporn

Actions (login required)

View Item