TANGGUNG JAWAB NEGARA MELALUI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN

Salsabila, salsabila (2023) TANGGUNG JAWAB NEGARA MELALUI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (141kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I.pdf - Published Version Download (299kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (194kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (267kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia terutama bagi lapisan termiskin masyarakat. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, oleh karena itu negara bertanggung jawab memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin melalui Kanwil Kemenkumham yang merupakan perpanjangan tangan dari negara. Pada penelitian pertanyan yang akan dijawab adalah pertama terkait tentang bentuk tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan, kedua bagaimana kinerja Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat dalam memenuhi tanggung jawab negara serta permasalahan terhadap pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) yaitu penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.. Adapun yang menjadi hasil dari penelitian ini yang pertama yaitu, peraturan mengenai bantuan hukum terdapat di setiap hierarki peraturan perundang undangan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan Peraturan Daerah secara khusus di atur ndalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum, kedua Kinerja Kanwil Sumatra Barat dalam memenuhi tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum sudah sesuai denga napa yang diperintahkan, permasalahan yang dihadapi yaitu jumlah OBH yang terakreditasi hanya sedikit dan tidak tersebar di seluruh wilayah Sumatera Barat, OBH yang tidak memaksimalkan kinerjanya dalam pemberian bantuan hukum. Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara, Bantuan Hukum.

Actions (login required)

View Item