“PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT DI MASA COVID-19”

Munawar, Munawar (2023) “PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT DI MASA COVID-19”. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover and Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (506kB)
	Text (Bab I) BAB 1 Pendahuluan.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab IV) BAB IV Tesis Munawar.pdf - Published Version Download (298kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka Tesis Munawar.pdf - Published Version Download (523kB)
	Text (Tesis Full Text) Tesis Munawar Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Badan Pemeriksa Keuangan idealnya melakukan pemeriksaan secara langsung. Adanya aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait pembatasan interaksi pada kondisi Covid-19 menyebabkan pencarian bukti dan fakta pertanggungjawaban yang terjadi dilapangan sulit didapatkan sehingga menjadi tantangan bagi BPK sebagai lembaga Negara yang melaksanakan fungsi auditif dalam penyelenggaraan Negara untuk memaksimalkan pemeriksaan yang dilakukan dengan jarak jauh terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Tentu saja ini menimbulkan isu hukum yang menarik untuk diteliti. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah (1)Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada masa Pandemi Covid-19 dan bagaimana kendala-kendala dalam pemeriksaan dapat diatasi; (2)Bagaimana tindak lanjut terhadap kerugian negara yang ditetapkan oleh BPK terhadap penyalahgunaan wewenang atau ketidaksesuaian pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola anggaran Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan bersifat deskriptif analitis dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan melihat fakta tentang peranan BPK dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara pada masa Covid-19. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19 dilakukan dengan cara desk audit atau work from home/ office untuk menghindari penyebaran virus Covid-19. Pada awal tahun 2021, pemeriksaan dilakukan secara normal dengan mengikuti protokol kesehatan. Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan dengan jarak jauh masih beresiko, terbukti dari pertanggungjawaban suatu kegiatan ataupun pengecekan fisik yang tidak maksimal. Selain itu, dalam peta jabatan BPK, komposisi level pemeriksa yang dibutuhkan dalam suatu pemeriksaan belum merata sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan. Tindak lanjut terhadap kerugian Negara yang ditetapkan oleh BPK terhadap penyalahgunaan wewenang atau ketidaksesuaian pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola anggaran Covid-19 yang dinyatakan bukan kerugian Negara oleh Aparat Penegak Hukum dalam pengalihan anggaran Covid-19 yang begitu besar menciptakan celah dalam penyelewengan peruntukan dana Covid-19. Menurut SPKN, BPK menetapkan kerugian negara yang dialami oleh pemerintahan daerah.

Actions (login required)

View Item