PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PEREDARAN GULA TANPA STANDAR NASIONAL INDONESIA DI KOTA PADANG

Armansyah, Febdori (2022) PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PEREDARAN GULA TANPA STANDAR NASIONAL INDONESIA DI KOTA PADANG. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) cover_abstrak_merged.pdf - Published Version Download (214kB)
	Text (BAB I) BAB I(2).pdf - Published Version Download (238kB)
	Text (BAB PENUTUP) BAB Penutup.pdf - Published Version Download (89kB)
	Text (dapus) DAFTR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (126kB)
	Text (TESIS FULL) full Tesis Dory.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PEREDARAN GULA TANPA STANDAR NASIONAL INDONESIA DI KOTA PADANG Febdori Armansyah, NIM 1820112061, 96 Halaman, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas 2022 ABSTRAK Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan merupakan pedoman hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan, keselamatan dan keamanan bagi konsumen dan pelaku usaha. Pencantuman Label Standar Nasionel Indonesia pada produk pelaku usaha merupakan bentuk dari telah terpenuhinya persyaratan teknis dan telah memenuhi standaridasari penilaian kesesuaian pada produk pelaku usaha yang diharapkan memberikan manfaat bagi konsumen dalam menggunakan produk tersebut. Banyaknya produk yang belum mencantumkan label SNI pada produknya merupakan pelanggaran administrasi yang seharusnya diselesaikan secara administrasi pula bukan secara pidana. Sanksi administrasi bersifat primum remedium dibandingkan sanksi pidana yang merupakan ultimum remedium dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran administrasi. Pada penelitian ini penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Pengaturan Penegakan Hukum dalam menerapkan Sanksi Administratif terhadap Peredaran Gula tanpa Standar Nasional Indonesia dalam Peraturan Perundang- undangan di Indonesia? 2) Bagaimana Penerapan Sanksi Administratif dalam Peredaran Gula Tanpa Standar Nasional Indonesia Di Kota Padang? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Penulis berdasarkan hasil penelitian menemukan: 1) Penegakan hukum dalam pelanggaran administratif haruslah diberikan sanksi administratif sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya dan juga disesuaikan dengan pengulangan pelanggaran yang dilakukan. 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perdagangan merupakan pejabat yang diberikan kewenangan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran administratif terutama pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perdagangan. Kata Kunci: Sanksi Adminstratif, SNI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Actions (login required)

View Item