SINKRONISASI PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

Fauzi, Aulia Rahman (2022) SINKRONISASI PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (200kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I.pdf - Published Version Download (490kB)
	Text (BAB IV Kesimpulan dan Saran) BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (209kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (240kB)
	Text (Tesis Full Text) FULL TESIS FAUZI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Konsep “alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” dalam memberikan dispensasi kawin menurut pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertujuan untuk mencegah perkawinan di usia anak bukan untuk mempermudah dispensasi kawin. Pembuktian “alasan sangat mendesak” ini menjadi poin penting dalam pemeriksaan dispensasi kawin. Disisi lain, Indonesia sebagai negara pihak dalam Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) menegaskan semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks dispensasi kawin, kepentingan terbaik bagi anak dirumuskan secara eksplisit dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Penelitian ini akan menjawab dua permasalahan, yaitu: bagaimana pengaturan Dispensasi Kawin pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum yang bersifat doktrin. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kehadiran Perma Nomor 5 Tahun 2019 belum memberikan kejelasan mengenai kriteria alasan sangat mendesak dan bukti-bukti yang cukup dalam penetapan permohonan dispensasi kawin. Sehingga, diterima atau tidaknya permohonan dispensasi kawin tergantung sepenuhnya kepada hakim dalam pertimbangan hukumnya. Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin akan menghadapi dua kemudharatan, yakni adanya perkawinan usia dini apabila permohonan dikabulkan dan kemudaratan yang akan terjadi jika permohonan ditolak. Disinilah peran hakim dalam rechtsvinding diperlukan untuk dapat menetapkan permohonan dispenasi kawin dengan landasan kepentingan terbaik bagi anak.

Actions (login required)

View Item