KONSTITUSIONALITAS KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DI INDONESIA

Irsan, Seprianatha (2022) KONSTITUSIONALITAS KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (339kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (292kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (193kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dastar Pustaka.pdf - Published Version Download (142kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Diberlakukannya ketentuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan perpajakan di Indonesia. Banyaknya wajib pajak yang tidak taat dalam menunaikan kewajibannya terhadap negara menimbulkan pengaruh yang besar terhadap pemasukan kas negara yang tentunya juga berpengaruh terhadap ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun diberlakukannya kebijakan ini, menimbulkan pandangan negatif di tengah masyarakat. Masyarakat memandang kebijakan ini bertentangan dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar pandangan inilah, maka diambil rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, apa alasan yang mendasari diberlakukannya kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia? Kedua, bagaimana konstitusionalitas kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan pengampunan pajak ini bersifat konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa: Pertama, alasan diberlakukannya kebijakan pengampunan pajak di Indonesia adalah sebagai jebatan bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan agar terjalakannya program-program dan pembangunan di suatu negara dan yang terutama yaitu untuk mewujudkan dan melindungi kehidupan rakyat di suatu negara baik itu dalam hal kesejahteraan, keamanan, pertahanan, dan kecerdasan kehidupannya. Kedua, Pandangan yang mengatakan bahwasanya kebijakan pengampunan pajak ini inkonstitusionalitas dapat terjawab, bahwasanya kebijakan pengampunan pajak ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana kebijakan pengampunan pajak ini tidak menghilangkan unsur memaksa dari pelaksanaan pajak itu sendiri serta juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi negara yang juga akan berdampak langsung kepada kesejahteraan negara dan warga negara. Kata Kunci : Konstitusi, Konstitusionalitas, Inkonstitusionalitas, Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

Actions (login required)

View Item