ANALISIS KEBIJAKAN PENGGABUNGAN BPBD DENGAN DINAS DAMKAR KOTA PADANG

MASRULLY, MASRULLY (2015) ANALISIS KEBIJAKAN PENGGABUNGAN BPBD DENGAN DINAS DAMKAR KOTA PADANG. Diploma thesis, UPT. Perpustakaan Unand.

Text 201510291025th_skripsi masrully press.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah untuk menciptakan good governance, Pemko Padang menggabungkan struktur dan tata kerja BPBD dengan Dinas Damkar Kota Padang. Kebijakan ini menarik untuk dikaji, mengingat dua SKPD ini memiliki fungsi yang vital dalam pemerintahan, sebagai ujung tombak dalam penanggulangan bencana di Kota Padang yang termasuk kategori rawan bencana. Munculnya respon negatif dari personil pada BPBDPK mengenai kebijakan penggabungan tersebut, serta terjadinya miss komunikasi antara BPBD dengan Dinas Damkar pada penyusunan rancangan APBD 2013 menambah catatan penting tentang kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut menjadi semakin menarik, dengan munculnya fenomena setelah satu tahun bergabung, hasil pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan/ APBD tahun 2013, pengelolaan keuangan BPBDPK mendapat nilai buruk dari BPK RI Wilayah Sumbar. Berdasarkan beberapa fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji kinerja kebijakan penggabungan BPBD dengan Dinas Damkar Kota Padang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Teori yang peneliti gunakan adalah teori implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn. Data yang peneliti gunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi, dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis interaktif Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggabungan BPBD dengan Dinas Damkar belum mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini terlihat dari menurunnya produktivitas BPBDPK, munculnya disintegrasi di dalam tubuh BPBDPK, dan rendahnya kepuasan pegawai pada BPBDPK terhadap kebijakan penggabungan ini. Rendahnya kinerja kebijakan tersebut disebabkan oleh terbatasnya dukungan sumberdaya yang diberikan Pemerintah Kota Padang untuk menyukseskan kinerja kebijakan tersebut. Kondisi tersebut merupakan pengaruh dari rendahnya dukungan lingkungan kebijakan, terutama lingkungan ekonomi dan lingkungan politik. Kemudian juga dipengaruhi belum terbangunnya komunikasi & koordinasi yang baik antara unsur-unsur di internal BPBDPK. Komunikasi & koordinasi yang belum baik ini dipengaruhi oleh karakteristik BPBDPK yang terdisintegrasi, dan sikap personil pada BPBDPK yang tidak semuanya merespon positif kebijakan penggabungan tersebut. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Penggabungan SKPD,

Actions (login required)

View Item