Implementasi Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, Dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Di Kota Bukittinggi.

Muhamad Ul, Asyraf (2022) Implementasi Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, Dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Di Kota Bukittinggi. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (485kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (Bab 6 Penutup) BAB VI Kesimpulan.pdf - Published Version Download (537kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA (1).pdf - Published Version Download (668kB)
	Text (Skripsi Full Text) Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini membahas implementasi Peraturan Walikota No. 32 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kota Bukittinggi. Sistem pembayaran e-money di Kota Bukittinggi diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2020. Permasalahan yang dihadapi, banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui penerapan kebijakan ini, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis Implementasi Peraturan Walikota No. 32 Tentang cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan tipe studi kasus. Pada hasil temuan penelitian ini, ternyata pengimplementasian Peraturan Walikota No. 32 tahun 2020 di Kota Bukittinggi ini tidak berjalan dengan baik. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Merilee S. Grindel terdapat dua indikator, yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Pada isi kebijakan, terdapat enam variabel dalam menjelaskan isi kebijakan. Mengenai isi kebijakan, implementasi Peraturan Walikota ini tidak berjalan dengan maksimal, karena pemerintah tidak melakukan sosialisasi secara masif, dan berbagai faktor lainnya seperti kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya. Kemudian mengenai lingkungan kebijakan, terdapat faktor-faktor yang membuat implementasi kebijakan ini tidak berjalan dengan maksimal. Hal tersebut berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik rezim dan institusi yang berkuasa, dan tingkat kepatuhan dan daya tanggap.

Actions (login required)

View Item