PERAN LEMBAGA ADAT NAGARI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI DI NAGARI SITUJUAH BATUA KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Intan, Kinasih (2022) PERAN LEMBAGA ADAT NAGARI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI DI NAGARI SITUJUAH BATUA KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (185kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan (1).pdf - Published Version Download (314kB)
	Text (Bab VI Penutup) BAB VI Penutup.pdf - Published Version Download (165kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (274kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Lembaga Adat Nagari (LAN) mempunyai kewenangan melestarikan dan menangani permasalahan yang berkaitan dengan adat istiadat. Namun, sebuah keunikan terlihat ketika LAN melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Nagari Situjuah Batua. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah nagari karena tidak adanya tranparansi terhadap pengalokasian dana desa. Atas keresahan masyarakat tersebut, pemerintah nagari beserta lembaga-lembaga nagari setempat melahirkan sebuah peraturan nagari tentang pengawasan alokasi dana desa berbasis hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bentuk-bentuk peran yang dimiliki oleh LAN dalam praktiknya pada proses pengawasan dana desa dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus instrumental serta teori kelembagaan dari Amenta & Ramsey. Penelitian ini menemukan bahwa lembaga adat memiliki peran yang besar dalam sistem pemerintahan nagari. Pertama, peran terhadap peraturan nagari. Ditemukan bahwa dalam setiap peraturan-peraturan di Nagari Situjuah Batua selalu melibatkan lembaga adat untuk dimintai persetujuan. Kedua, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Nagari Situjuah Batua. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya laporan oleh wali nagari kepada LAN dalam rapat adat terkait rencana, jumlah anggaran, dan sumber dana yang digunakan untuk program-program pemerintahan nagari. Lembaga adat ikut dalam merancang RKP (Rencana Kerja Pemerintah) nagari dalam rangka menyusun APBNagari dan menjadi anggota TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Nagari Situjuah Batua. Walaupun LAN tidak mempunyai legalitas dan otoritas resmi dalam pengawasan dana desa, tetapi keberadaan lembaga adat dan hukum adat yang masih diakui dan dipatuhi oleh masyarakat menjadi alasan mengapa lembaga adat ini mempunyai kekuatan di Nagari Situjuah Batua. Kata kunci : Lembaga Adat Nagari, Peraturan Nagari, Pengawasan Dana Desa

Actions (login required)

View Item