PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM MENJALANKAN TUGAS (Studi di Polda Sumatera Barat)

Siti Thazkiya, Ganggohati (2022) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM MENJALANKAN TUGAS (Studi di Polda Sumatera Barat). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (143kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Accepted Version Download (318kB)
	Text (bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (127kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (134kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (609kB)

Abstract

ABSTRAK Anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi yang diatur dalam PERKAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa jika polisi melakukan tindak pidana maka akan diproses secara etik. Contoh kasusnya adalah penembakan yang dilakukan anggota polisi di Solok Selatan, Rumusan masalah : 1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugas di Polda Sumatera Barat?, 2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugas di Polda Sumatera Barat?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan. Hasil penelitian :1. Anggota polisi yang melakukan tindak pidana akan diproses oleh Sub bidang Wabprof bidang Propam. Salah satu kasus yang ditangani di wilayah hukum Polda Sumatera Barat adalah Penembakan oleh anggota Polisi saat penangkapan tersangka di Solok Selatan. Penegakan kode etik profesi polri dilaksanakan melaui beberapa tahap seperti tahap pemeriksaan pendahuluan, dimana anggota kepolisian yang telah dijatuhi putusan pidana oleh hakim diperiksa terlebih dahulu sebelum menjalani sidang komisi kode etik polri dengan cara investigasi,pemeriksaan dan pemberkasan, selanjutnya anggota kepolisian tersebut ataupun pendamping juga dapat mengajukan banding dalam sidang komisi banding, pengajuan banding juga dapat diajukan oleh suami/istri, anak ataupun orangtua pelanggar. Setelah itu, akan ada penetapan administrasi penjatuhan hukuman terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana tersebut.Beberapa kendala yang menghambat penegakan hukum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana, dibagi menjadi kendala internal dan kendala eksternal yang dijelaskan sebagai berikut : a. Kendala internal : Masih ada diantara pimpinan satuan selalu Ankum yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan hukum disiplin anggota polri termasuk kepada petugas provos polri, Faktor psikologis bagi pimpinan selaku Ankum untuk memvonis PTDH (Pemberhentian dengan tidak hormat) bagi anggota yang melanggar tindak pidana dan kode etik polri, dengan mempertimbangkan keluarga yang bersangkutan, Tingkat disiplin, kesadaran dan kepatuhan anggota Polri atas peraturan disiplin yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelangggaran disiplin tetap terjadi Penegakan hukum disiplin anggota polri sering terkesan kurang transparan, sehingga masyarakat sulit untuk melakukan pengawasan, Sering kali ada keengganan pemeriksa dalam memeriksa anggota polisi yang melakukan tindak pidana karena rasa solidaritas antar sesame anggota polisi. b. Kendala Internal : Kesejahteraan anggota polri belum dirasakan, dan Kurangnya kepedulian masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pengaduan terhadap perilaku negatif anggota polisi. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Kepolisian, Etika Profesi

Actions (login required)

View Item