PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP/PPHP) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Pdg)

Adnan, Farhansyah (2022) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP/PPHP) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Pdg). Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (518kB)
	Text (BAB 1) BAB 1.pdf - Published Version Download (592kB)
	Text (BAB akhir) BAB akhir.pdf - Published Version Download (260kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (490kB)
	Text (Thesis full text) Thesis utuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pembangunan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai kesejahteraan rakyat sehingga untuk melaksanakan pembangunan yang efisien, efektif, dan mendukung persaingan usaha yang sehat maka dilakukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan dasar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan saat ini dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Meskipun Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diatur melalui mekanisme yang jelas, namun masih terdapat celah hukum yang kerap kali dimanfaatkan secara melawan hukum untuk kepentingan tertentu sebagaimana dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Pdg dimana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pengadaan pembangunan lanjutan RSUD Tapan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015 dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Dalam putusan tersebut terlihat adanya penyertaan yang dilakukan oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) namun tidak dimintai pertanggungjawabannya. Untuk meneliti masalah tersebut maka dilakukan penelitian dengan jenis penelitian normatif berdasarkan studi kepustakaan (library research) melalui analisis secara kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang ada. Hasil penelitian menemukan bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melakukan pemeriksaan dengan benar sesuai dengan prosedur yang mana pemeriksaan hanya dilakukan oleh perwakilan tim serta pemeriksaan fisik hanya dilakukan secara visual karena Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak memiliki keahlian di bidang konstruksi serta menerima hasil pekerjaan padahal belum lengkap seluruhnya. Motif dari perbuatan ini adalah keinginan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk segera menyelesaikan pekerjaan sebelum tahun anggaran berakhir sehingga berimplikasi pada modus operandi perbuatan berupa menerima hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan belum selesai sepenuhnya. Atas perbuatannya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana dimana bentuk kesalahan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah kesengajaan dengan kemungkinan serta dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini merekomendasikan agar peranan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam aturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diadakan kembali karena dapat menciptakan check and balance, selain itu diharapkan agar Aparat Penegak Hukum dapat menggali fakta-fakta secara mendalam dan menyeluruh sehingga setiap pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang berimplikasi pada peningkatan angka pemulihan kerugian keuangan negara.

Actions (login required)

View Item