ANALISIS AGENDA SETTING KEBIJAKAN PENDIDIKAN INFORMAL DI SUMATERA BARAT

FACHRUR, ROZI (2015) ANALISIS AGENDA SETTING KEBIJAKAN PENDIDIKAN INFORMAL DI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, UPT. Perpustakaan Unand.

Text 201510290708th_fachrur rozi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis tentang proses agenda setting kebijakan pendidikan informal di Sumatera Barat. kajian ini dilatar belakangi oleh tidak terfasilitasinya para praktisi pendidikan informal oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Dinas pendidikan dengan tidak merumuskan kebijakan dalam bentuk program kegiatan di bidang pendidikan informal untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat, para praktisi pendidikan informal tidak mendapatkan hak yang sama dengan praktis pendidikan jalur formal dan nonformal, tidak ada pendataan bagi para praktisi pendidikan informal, tidak ada pemberian bantuan dana pendidikan bagi praktisi pendidikan informal, dan masalah ujian kesetaraan bagi para praktisi pendidikan informal yang tidak sesuai dengan jalur pendidikan yang dijalani. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualiatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk melihat proses agenda setting tersebut dari hasil penelitian, maka dilakukan teknik triangulasi. Penelitian ini menggunakan teori alur proses agenda setting kebijakan menurut John W.Kingdon. Berdasarkan teori yang peneliti gunakan ini, proses agenda setting kebijakan dipengaruhi oleh tiga arus yaitu arus problem, arus kebijakan dan arus politik. Berdasarkan hasil dari analisis proses agenda setting kebijakan pendidikan informal di Sumatera Barat yang disesuaikan dengan teori alur proses agenda setting kebijakan John W.Kingdon dapat disimpulkan bahwa masih lemahnya gerakan-gerakan atau tindakantindakan dalam bentuk laporan, desakan maupun tuntutan dari komunitas homeschooling padang baik itu berupa arus problem dimana masalah pendidikan informal tidak dianggap sebagai masalah publik, dari arus kebijakan, solusi yang muncul dari perbincangan para praktisi pendidikan informal terkait penyelesaian masalah pendidikan informal tidak ditanggapi dan dari arus politik, kurangnya peran dari kelompok kepentingan baik itu organisasi masyarakat, media masa maupun organisasi politik yang ada untuk ikut memperhatikan dan mengadvokasi permasalahan pendidikan informal di Sumatera Barat, agar Dinas Pendidikan yang mempunyai kewenangan dalam merumuskan kebijakan x pendidikan yang sifatnya operasional untuk melakukan pengagendaan dalam membahas permasalahan penyelenggaraan pendidikan informal di Sumatera Barat. Kata Kunci: Analisis, agenda setting kebijakan, pendidikan informal, Sumatera Barat

Actions (login required)

View Item