PARTISIPASI MASYARAKAT PAYAKUMBUH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH (Studi Kasus DPRD Kota Payakumbuh Periode 2009-2014)

RIZA, JUNAIDI (2015) PARTISIPASI MASYARAKAT PAYAKUMBUH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH (Studi Kasus DPRD Kota Payakumbuh Periode 2009-2014). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (skripsi full text) 201502181250th_skripsi riza junaidi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (Rechtsstaats), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).1 Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi.2 Berbicara mengenai negara hukum, akan selalu berkaitan erat dengan konsep demokrasi yaitu suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara yang juga menganut prinsip demokrasi. Dengan adanya prinsip demokrasi berarti pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi salah satu dasar hukum tertulis yang menjamin pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Bedasarkan

Actions (login required)

View Item