KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERINTAH PEMBAYARAN PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH (DISGORGEMENT) TERHADAP PELAKU DI PASAR MODAL

Rudy, Kurnia (2022) KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERINTAH PEMBAYARAN PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH (DISGORGEMENT) TERHADAP PELAKU DI PASAR MODAL. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (224kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (299kB)
	Text (bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (128kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (258kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pasar modal merupakan tempat mempertemukan pemilik dana dengan pengguna dana. Negara berkembang seperti Indonesia memiliki pasar modal sebagai perangkat pasar yang turut berkontribusi dalam pembangunan nasional. Di sisi lain, pasar modal tidak terlepas dari tindak kejahatan yang mengakibatkan kerugian pada penggunanya, dan kerugian ini sering tidak berdampak secara langsung terasa atau bahkan tidak dapat dihitung. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dikenal kejahatan pasar modal antara lain seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan dengan memanfaatkan orang dalam. Kejahatan yang berakibat tidak terpulihkannya kerugian yang ditanggung dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap investasi di pasar modal. Hal ini mendasari dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal. Peraturan ini memungkinkan OJK dengan membentuk dana kompensasi kerugian investor (disgorgement fund) yang akan dikembalikan kepada investor yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk 1) memeriksa bagaimanakah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan perintah pembayaran pengembalian keuntungan tidak sah (disgorgement) terhadap pelaku di pasar modal; dan 2) apakah pengaturan pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor di pasar modal dapat berfungsi sebagai suatu upaya perlindungan hukum bagi pelaku pasar modal di Indonesia. Untuk menjawab kedua tujuan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data penelitian ini adalah studi kepustakaan yang melakukan penelitian terhadap data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan/atau peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertama, OJK memiliki kewenangan dalam perintah pembayaran pengembalian keuntungan tidak sah (disgorgement) terhadap pelaku di pasar modal; dan kedua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi investor pasar modal di Indonesia. Kata kunci: kejahatan pasar modal, pengembalian keuntungan tidak sah, Otoritas Jasa Keuangan

Actions (login required)

View Item