PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) OLEH NOTARIS UNTUK PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG

AFLORA, VETRI (2015) PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) OLEH NOTARIS UNTUK PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Tesis Full Teks) 201504141542th_tesis bentuk pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Hak tanggungan merupakan satu-satunya hak jaminan atas tanah yang diatur dalam UUHT. Dalam proses pembebanan hak tanggungan dapat didahului dengan penggunaan SKMHT karena adanya alasan subjektif dan alasan objektif. SKMHT diatur dalam pasal 15 UUHT yang dibuat dengan akta otentik oleh Notaris atau PPAT. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) oleh notaris untuk pendaftaran hak tanggungan pada kantor pertanahan kota padang, 2) Faktor faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pembuatan SKMHT oleh Notaris sehingga didasarkan pada Perkaban nomor 8 tahun 2012. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) oleh notaris untuk pendaftaran hak tanggungan pada kantor pertanahan kota padang dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pembuatan SKMHT oleh Notaris sehingga didasarkan pada Perkaban nomor 8 tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis untuk menganalisis pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) oleh notaris untuk pendaftaran hak tanggungan pada kantor pertanahan kota padang, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis secara teknik analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) oleh notaris untuk pendaftaran hak tanggungan pada kantor pertanahan Kota Padang didasarkan pada ketentuan pasal 96 Perkaban nomor 8 tahun 2012 sehingga terjadi ketidakkeseragaman bentuk SKMHT yang diterima oleh Kantor Pertanahan masing-masing daerah untuk pendaftaran hak tanggungan. Berdasarkan ketentuan pasal 1868 dan pasal 1869 KUHPerdata, Pasal 41 dan pasal 84 UUJN SKMHT yang dibuat oleh Notaris berdasarkan Perkaban nomor 8 tahun 2012 berbeda bentuknya dengan SKMHT yang dibuat berdasarkan UUJN sehingga SKMHT tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembuatan SKMHT berdasarkan Perkaban nomor 8 tahun 2012 diantaranya karena permintaan dari Kepala Kantor Pertanahan dan pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir sendiri dihadapan PPAT untuk membuat akta hak tanggungan.

Actions (login required)

View Item