ANALISIS KELEMBAGAAN SISTEM TRANSPORTASI KOTA PADANG

DIEKE PAMELLA, DISTRIE (2015) ANALISIS KELEMBAGAAN SISTEM TRANSPORTASI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (skripsi full text) 201502161448th_analisis kelembagaan sistem transportasi kota padang.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Sebagai ibukota propinsi, Kota Padang menghadapi berbagai tantangan dari sisi transportasi, seperti kondisi sarana dan prasarana yang tidak layak, peningkatan jumlah kendaraan bermotor, layanan transportasi umum yang kurang memadai dan lain sebagainya. Permasalahan transportasi merupakan permasalahan multi dimensi dan lintas sektoral, karena melibatkan institusi di dalamnya. Untuk menjalankan peran sebagai pusat kegiatan di Sumatera Barat, dibutuhkan suatu sistem transportasi kota yang handal dan mampu memberikan pelayanan aksesibilitas dan mobilitas manusia, barang dan jasa secara lancar, aman, cepat, murah dan nyaman. Dalam sistem transportasi ada beberapa institusi yang memegang peranan dan saling berkaitan satu sama lain yakni sistem kegiatan, sistem jaringan, sistem pergerakan dan sistem kelembagaan yang saling terkait. Tesis ini membahas tentang aspek kelembagaan dalam sistem transportasi Kota Padang. Analisis dilakukan dengan menguraikan permasalahan transportasi Kota Padang, kemudian menganalisis dokumen perencanaan transportasi yang ada sehingga dapat diketahui keterkaitan antara institusi dengan sistem transportasi, dan akhirnya merumuskan implikasi dan strategi yang harus ditempuh oleh Pemerintah Kota Padang guna memaksimalkan fungsi sistem transportasi yang ada. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, metode pengumpulan data dilakukan melalui indepth interview dan studi dokumentasi yang dianalisis secara kualitatif deskriptif dan SWOT. Dari hasil penelitian diketahui bahwa masalah transportasi Kota Padang dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu masalah teknis, institusional dan masalah terkait pengguna. Namun yang paling vital pengaruhnya adalah masalah kelembagaan, baik dari segi perencanaan, koordinasi maupun regulasi. Koordinasi yang terjadi hanyalah antara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (sistem jaringan) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (sistem kegiatan), sedangkan dan Dinas Pekerjaan Umum hanya terlibat sebagai tim teknis. Kota Padang telah memiliki dokumen perencanaan transportasi yakni Rencana Induk Transportasi (RIT) dan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RIJLLAJ), yang seharusnya sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, keterlambatan ini merupakan contoh dari lemahnya koordinasi antar institusi. Untuk meningkatkan peran sistem transportasi, Pemerintah Kota Padang harus membenahi kelembagaan transportasi terlebih dahulu dengan meningkatkan koordinasi antar institusi, meningkatkan kualitas regulasi dan kinerja aparat penegak hukum, melakukan evaluasi terhadap perencanaan transportasi bersama masyarakat dan expert sehingga perencanaan transportasi dapat lebih efektif dan efisien.

Actions (login required)

View Item